Kompas.com - 10/04/2019, 06:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menemui masyarakat adat di Maumere, Nusa Tenggara Timur, Selasa (9/4/2019). Dalam pertemuan itu, pemuka adat menitipkan pesan untuk calon presiden Joko Widodo.

Salah satu tokoh adat Lorensius Kasus meminta agar Jokowi mendorong pembahasan rancangan undang-undang tentang masyarakat adat.

"Harapan kami bahwa RUU tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, tahun ini bisa dibahas," ujar Lorensius.

Baca juga: Temuan Komnas HAM: Masyarakat Adat Belum Rekam E-KTP hingga Sosialisasi bagi Penyandang Disabilitas Belum Maksimal

Masyarakat adat di Maumere berharap undang-undang semakin menguatkan peran masyarakat adat dalam melestarikan budaya dan tradisi lokal. Selain itu, masyarakat adat terpenuhi haknya atas tanah dan sumber daya alam.

Menanggapi permintaan itu, Hasto meyakinkan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang peduli terhadap berbagai lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Menurut dia, Jokowi selalu mengutamakan pemenuhan hak-hak masyarakat.

Baca juga: Pemberian Hak Konsesi Masyarakat Adat dari Jokowi Faktanya Berbeda

 

Salah satu contohnya, pemberian hak atas tanah warga.

Di sisi lain, Hasto berjanji bahwa PDI Perjuangan akan mendorong percepatan pembahasan RUU tentang masyarakat adat di tingkat legislasi. Hasto berharap masyarakat memberikan dukungan kepada PDI Perjuangan dan Jokowi dalam pemilu 17 April 2019 mendatang.

"Hukum adat, hak atas tanah dan budaya harus kami perjuangkan," kata Hasto.

Kompas TV Masih banyak permasalahan kepemilikan lahan yang belum juga tuntas, seperti pendataan serta inventarisasi. Hal ini mengakibatkan rakyat, terutama masyarakat adat dan pemegang hak ulayat tidak mendapat keuntungan maksimal dari kawasan hutan. Dalam rapat terbatas Selasa (26/2) siang, Presiden Joko Widodo pun menekankan beberapa masalah lahan hutan harus segera dituntaskan. Presiden masih menemukan kasus yang merugikan rakyat. Seperti saat kunjungan kerja di Bengkulu, presiden mendapati warga asli kalah dalam sengketa saat kampungnya masuk dalam wilayah hak konsesi swasta. Selain itu, berbelitnya perizinan kerap membuat pembenahan infrastruktur jalan, seperti pengaspalan di kawasan perhutani sulit dilakukan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.