Amien Rais: Kita Kerap Dituduh Melakukan Upaya Deligitimasi KPU

Kompas.com - 09/04/2019, 18:49 WIB
Diskusi tentang DPT Bermasalah: Pemilu 2019 Berpotensi Chaos! yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Diskusi tentang DPT Bermasalah: Pemilu 2019 Berpotensi Chaos! yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandiaga, Amien Rais menyayangkan tuduhan bahwa pihaknya sedang melakukan upaya deligitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini dia sampaikan dalam acara diskusi tentang "DPT Bermasalah: Pemilu 2019 Berpotensi Chaos!" yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Acara itu dipenuhi tokoh dan masyarakat pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: TKN Sebut Upaya Delegitimasi KPU Kian Intens Jelang Pemilu 2019

"Ini adalah upaya kita terakhir untuk mengingatkan sebuah peristiwa besar yang kita masuki sembilan hari lagi. Tapi bahan-bahan pemilu dalam hal ini DPT, itu masih memuat data yang tidak wajar, dia invalid yang dia akan diekspos oleh Pak Agus maupun yang lainnya dan kita seringkali dituduh melakukan upaya delegitimasi KPU," ujar Amien.

Agus yang disebut Amien adalah orang yang memaparkan temuan BPN tentang 17,5 juta DPT tak wajar. Agus yang bicara setelah Amien, menjelaskan tentang daftar pemilih dengan tahun kelahiran yang janggal hingga jumlah anggota keluarga dalam satu KK.

Hal-hal yang dijelaskan Agus, kata Amien, sudah sering dibahas BPN Prabowo-Sandi. Mereka juga sudah menyampaikan temuan mengenai hal itu kepada KPU. Namun hingga hari ini KPU masih memproses laporan tersebut.

Sejumlah kejanggalan itu dipaparkan di hadapan masyarakat pendukung Prabowo-Sandi yang hadir dalam diskusi itu. Mereka mengenakan pin Prabowo-Sandiaga dan mengangkat poster-poster di ruang rapat. Poster itu bertuliskan "KPU Harus Hapus 17,5 Juta DPT Invalid".

Amien kemudian membantah telah mendeligitimasi KPU. Menurut dia sejumlah langkah yang ditempuhnya justru merupakan upaya untuk melegitimasi KPU.

"Supaya betul-betul bangsa ini itu merasa puas, bangga sekaligus juga bersyurkur bahwa kita makin tambah hari seharusnya makin fokus demokrasi kita. Bukan kebalikan semakin porak poranda dan makin menistakan kemungkinan yang sangat buruk pengembangan pilpres atau demokrasi kita di masa mendatang," kata Amien.

Baca juga: Al Ghazali hingga Amien Rais Akan Hadiri Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di Solo

Selain Amien, diskusi itu juga dihadiri tokoh lain seperti Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Wakil Ketua BPN Neno Warisman, dan juru kampanye BPN Marwan Batubara.

Amien juga mengungkapkan kecurigaannya kepada KPU. Menurut dia, masalah DPT ini bukan berasal dari luar KPU melainkan dari dalam.

"Jadi kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya, intruder, bukan dari luar saya kira," kata dia.

Kompas TV Ratna Sarumpaet, terdakwa kasus penyebaran kabar bohong atau hoakskembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/4). Ratna Sarumpaet tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan didampingi putrinya, Atiqah Hasiholan. Dalam kasus ini, Ratna Sarumpaet didakwa membuat keonaran dengan menyebarkan kabar bohong penganiayaan. Dalam sidang pekan lalu, ketua dewan pengarah BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais, memberikan keterangan sebagai saksi di depan majelis hakim. Di persidangan hari ini, salah satu saksi yang diajukan jaksa adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. #SidangRatnaSarumpaet #RatnaSarumpaet #KasusHoaksRatna

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Nasional
Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Nasional
Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Nasional
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Nasional
Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Nasional
Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Nasional
Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X