KPU Diharapkan Punya Mekanisme untuk Antisipasi Penumpukan Pemilih di TPS

Kompas.com - 09/04/2019, 17:39 WIB
Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) berada di bilik suara saat simulasi pemungutan dan perhitungan suara pemilu serentak 2019, di Istana Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Rabu (3/4/2019). Simulasi yang diikuti penyelengara dan pengawas pemilu ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peraturan KPU dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 pada masyarakat yang memiliki hak pilih. ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi/foc. ANTARAFOTO/Muhammad Arif PribadiPetugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) berada di bilik suara saat simulasi pemungutan dan perhitungan suara pemilu serentak 2019, di Istana Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Rabu (3/4/2019). Simulasi yang diikuti penyelengara dan pengawas pemilu ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peraturan KPU dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 pada masyarakat yang memiliki hak pilih. ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kode Inisifatif, Veri Junaidi, berharap Komisi Pemilihan Umum ( KPU) untuk mampu mengantisipasi adanya pemilih menumpuk yang masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) di sejumlah tempat pemungutan suara ( TPS).

"Ada beberapa catatan ya, KPU harus memastikan betul pemilih DPTb dapat menggunakan hak suaranya. Jangan sampai mereka tidak menggunakan hak suara karena menumpuknya jumlah pemilih DPTb di TPS yang sudah ditetapkan," ujar Veri dalam diskusi "Menjamin Hak Pilih Warga Negara dan Mewujudkan Pemilu Damai" di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Veri menyatakan, KPU perlu mengantisipasi adanya penumpukan pemilih di jam-jam tertentu. Pasalnya, penumpukan bisa berdampak pada terganggunya hak pilih pemilih DPTb dan bisa menimbulkan masalah kurangnya surat suara sehingga suara pemilih tidak terakmodasi.

Baca juga: KPU dan Bawaslu Diminta Pastikan Pengawas TPS Netral

Menurut Veri, sisa waktu delapan hari menjelang pencoblosan bisa dimanfaatkan KPU untuk membuat mekanisme jalannya kelancaran pemilu jika terjadi penumpukan pemilih di TPS.

"Harus ada mekanisme, misalnya bagaimana KPU menginformasikan ke publik kalau di wilayah A pemilihnya menumpuk sehingga pemilih DPTb bisa berganti ke TPS lain," paparnya.

Jumlah pemilih DPTb yang telah mencapai 800.219, seperti diungkapan Veri dan masih kemungkinan bertambah sampai 10 April 2019 menuntut manajamen yang ketat dari KPU agar ketersediaan logistik pemilu tidak menjadi penghalang pemilih gunakan suaranya.

Baca juga: KPU Mulai Produksi Surat Suara untuk 630 TPS Tambahan Hari Ini

Sementara itu, KPU telah menetapkan penambahan TPS untuk mengakomodasi jumlah DPT tambahan yang melebihi batas maksimal sebuah TPS. Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan jumlah DPTb Pemilu 2019 ada 800.219 pemilih yang tersebar di 169.668 TPS.

Dari jumlah tersebut, ada 690.038 pemilih yang sudah tersebar di TPS yang ada saat ini. Sementara, ada 139.919 pemilih yang belum difasilitasi di TPS manapun.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Nasional
Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Nasional
Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19,  Sempat Didiagnosa Tifus

Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19, Sempat Didiagnosa Tifus

Nasional
Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Nasional
Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Nasional
Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Nasional
KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

Nasional
Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Nasional
Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Nasional
Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Nasional
Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Nasional
Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X