Moeldoko: Indeks Kerawanan Pemilu Bisa Naik karena Hoaks

Kompas.com - 09/04/2019, 14:31 WIB
Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) kembali merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Hasilnya, terjadi kenaikan skor IKP dari yang sebelumnya dirilis Bawaslu September 2018.

Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn)  Moeldoko menyebut, kenaikan angka IKP bisa jadi disebabkan oleh maraknya informasi hoaks selama masa kampanye.

"Ya kalau itu (hoaks) situasi (kenaikan IKP) itu bisa terjadi," kata Moeldoko seusai menghadiri peluncuran IKP 2019 di kantor Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Baca juga: Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu, Papua Tertinggi

Meski demikian, Moeldoko meminta masyarakat tak khawatir dengan kenaikan skor IKP. Sebab, seluruh pihak berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang aman.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sudah bersinergi untuk memitigasi seluruh situasi yang mungkin terjadi.

"Ini supaya menjadi instrumennya KPU Bawaslu dalam konteks bagaimana penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan baik dan aman," ujar Moeldoko.

Baca juga: Jakarta Masuk Indeks Kerawanan Pemilu, Anies Sebut Hanya Ramai di Medsos

Selain itu, pihak kepolisian dan aparat juga sudah melakukan antisipasi. Pengamanan sudah disiapkan, latihan-latihan untuk menghadapi berbagai kemungkinan situasi juga sudah dilakukan.

Komando pengendalian yang ketat dan terkoordonasi juga berjalan.

Meski begitu, Moeldoko mengatakan, keamanan pemilu bukan tanggung jawab satu atau dua pihak saja. Partai politik dan seluruh kontestan pun punya tanggung jawab menciptakan hari pemungutan suara yang damai.

Baca juga: Mendagri Sebut Penghitungan Suara Jadi Salah Satu Kerawanan Pemilu

"Jangan hanya diserahkan kepada pemerintah, tapi juga harus diserahkan kepada semua stakeholder untuk menjaga semuanya," katanya.

Bawaslu kembali meluncurkan IKP 2019. Skor IKP 2019 dalam skala nasional berada di kategori kerawanan sedang, yaitu 49,63.

Angka ini naik dari skor IKP yang dirilis Bawaslu September 2018, yaitu 49,00. Artinya, ada kenaikan skor sebesar 00,63.

Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Nasional
Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X