Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Indeks Kerawanan Pemilu Bisa Naik karena Hoaks

Kompas.com - 09/04/2019, 14:31 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Hasilnya, terjadi kenaikan skor IKP dari yang sebelumnya dirilis Bawaslu September 2018.

Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko menyebut, kenaikan angka IKP bisa jadi disebabkan oleh maraknya informasi hoaks selama masa kampanye.

"Ya kalau itu (hoaks) situasi (kenaikan IKP) itu bisa terjadi," kata Moeldoko seusai menghadiri peluncuran IKP 2019 di kantor Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Baca juga: Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu, Papua Tertinggi

Meski demikian, Moeldoko meminta masyarakat tak khawatir dengan kenaikan skor IKP. Sebab, seluruh pihak berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang aman.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sudah bersinergi untuk memitigasi seluruh situasi yang mungkin terjadi.

"Ini supaya menjadi instrumennya KPU Bawaslu dalam konteks bagaimana penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan baik dan aman," ujar Moeldoko.

Baca juga: Jakarta Masuk Indeks Kerawanan Pemilu, Anies Sebut Hanya Ramai di Medsos

Selain itu, pihak kepolisian dan aparat juga sudah melakukan antisipasi. Pengamanan sudah disiapkan, latihan-latihan untuk menghadapi berbagai kemungkinan situasi juga sudah dilakukan.

Komando pengendalian yang ketat dan terkoordonasi juga berjalan.

Meski begitu, Moeldoko mengatakan, keamanan pemilu bukan tanggung jawab satu atau dua pihak saja. Partai politik dan seluruh kontestan pun punya tanggung jawab menciptakan hari pemungutan suara yang damai.

Baca juga: Mendagri Sebut Penghitungan Suara Jadi Salah Satu Kerawanan Pemilu

"Jangan hanya diserahkan kepada pemerintah, tapi juga harus diserahkan kepada semua stakeholder untuk menjaga semuanya," katanya.

Bawaslu kembali meluncurkan IKP 2019. Skor IKP 2019 dalam skala nasional berada di kategori kerawanan sedang, yaitu 49,63.

Angka ini naik dari skor IKP yang dirilis Bawaslu September 2018, yaitu 49,00. Artinya, ada kenaikan skor sebesar 00,63.

Kompas TV Jelang pemilihan umum Presiden dan legislatif pemerintah membuat indeks kerawanan Pemilu bersama dengan Bawaslu. Tujuannya untuk memetakan masalah di tiap daerah hal ini diutarakan Menkopolhukam Wiranto usai menghadiri Rakernas Asosiasi DRPD kabupaten seluruh Indonesia di Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com