Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Artikel Berisi Pemerintah Jual Bogor ke China, Luhut Minta Rakyat Diam

Kompas.com - 09/04/2019, 13:46 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sebuah artikel yang ditulis di sebuah situs internet menginformasikan bahwa Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menjual Kota Bogor ke Pemerintah China.

Dalam artikel itu, ditulis bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta rakyat diam. 

Dilansir dari AFP, informasi ini tertuang dalam artikel yang dimuat di blog bernama Kompas Info pada Rabu (27/3/2019). Blog tersebut memiliki logo yang menyerupai logo Kompas.com.

Setelah ditelusuri, blog tersebut menyajikan artikel yang disalin dari Radar Bogor. Namun, judul dalam artikel blog itu tidak sesuai dengan isi berita.

Kompas Info juga tidak punya keterkaitan dengan Kompas.com.

Narasi yang beredar:

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, situs yang mengaku bernama Kompas Info ini memuat salah satu artikel berjudul "Pemerintah Jokowi menawarkan Kota Bogor ke China; Luhut: Hai orang-orang, Anda tidak bisa keberatan dan tidak ikut campur dalam masalah ini!"

Dalam artikel itu, disebutkan, Pemerintah Indonesia akan menawarkan 28 proyek senilai Rp 1.295,8 triliun kepada Pemerintah China.

Dari penawaran itu, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor merupakan salah satu dari 28 proyek yang akan dijual sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) Indonesia-China.

Penawaran tersebut nantinya akan dilakukan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kedua The Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra pada bulan April.

Tangkapan layar dari artikel itu kemudian diunggah ke media sosial oleh salah seorang pengguna Facebook. Unggahan itu disertai narasi bahwa Menko Luhut dan Pemerintahan Jokowi menjual Kota Bogor kepada Pemerintah China.

Tangkapan layar artikel dari blog KompasInfoAFP Tangkapan layar artikel dari blog KompasInfo

Tangkapan layar ini telah dibagikan 650 kali di media sosial Facebook sejak diterbitkan pada Rabu (27/3/2019).

Menanggapi hal itu, salah satu warganet mengunggah link artikel di Facebook dengan caption "MEMANG INI NEGARA SIAPA PUNYA...MIKIR HOOIII OPUNG (Kakek)..!!"

Penelusuran Kompas.com:

Perbadingan alamat situs antara KompasInfo dengan Kompas.comAFP Perbadingan alamat situs antara KompasInfo dengan Kompas.com

Kompas.com telah melakukan penelusuran dan mengetahui bahwa narasi yang disampaikan dalam artikel dan unggahan di media sosial tak sesuai dengan artikel asli yang ditulis Radar Bogor.

Dalam artikel di Radar Bogor, judulnya adalah "Distrik Jonggol 'Dijual' ke China; Ade Yasin: Saya Tidak Tahu Tentang Itu". Ade Yasin merupakan bupati yang saat ini masih menjabat di Kota Bogor.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com