KPK: Swasta, Pelaku Korupsi Tertinggi Kedua Setelah Anggota Legislatif

Kompas.com - 09/04/2019, 11:59 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Saut Situmorang mengungkapkan, sebanyak 238 orang dari pihak swasta terjerat dalam kasus korupsi. Jumlah ini merupakan data KPK sejak 2004-2018.

Jumlah itu menempatkan pihak swasta di posisi kedua tertinggi setelah anggota legislatif. Berdasarkan data KPK tahun 2004-2018, sebanyak 247 anggota legislatif terjerat dalam kasus korupsi.

Baca juga: KPU: Politik Uang Cikal Bakal Korupsi

 

Pihak swasta ini biasanya terjerat korupsi karena bersinggungan dengan penyelenggara negara.

"Terkait dengan itu, kalau kita lihat kenapa akhirnya KPK menunjukan angka-angka ini, terus kemudian swasta di 238, ternyata beda sedikit saja (dengan jumlah anggota legislatif)," kata Saut dalam Sosialisasi Pencegahan Korupsi untuk Sektor Dunia Usaha Jasa Keuangan dan Kesehatan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Kemudian disusul dengan data lainnya, seperti pejabat eselon I, II, III; bupati dan wakil bupati, kepala kementerian atau lembaga, gubernur, dan lainnya.

Baca juga: Adu Gagasan Timses Prabowo dan Jokowi soal Korupsi Politik

Oleh karena itu, KPK mengingatkan pihak swasta untuk tak melakukan tindakan yang mengarah pada korupsi.

Saut mengingatkan, KPK juga bisa menyasar ke level korporasi apabila korporasi juga terindikasi mendapatkan keuntungan dari kejahatan korupsi.

Apalagi saat ini sudah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi. KPK, kata Saut, melihat peraturan tersebut sebagai angin segar untuk menjerat korporasi yang terindikasi korupsi.

Baca juga: KPK Evaluasi Pencegahan Korupsi di Papua Barat

"Ini semacam angin yang mendorong kita lebih firm di dalam memidanakan korporasi yang mempunyai sesuatu dari pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan," katanya.

Saut juga mengingatkan, vonis terhadap korporasi cukup besar, yaitu berupa denda dan uang pengganti. Saut menyinggung PT Duta Graha Indah (DGI) atau yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Pandemi, Kawal Covid-19 Sebut Pengetesan dan Pelacakan Masih Bermasalah

Setahun Pandemi, Kawal Covid-19 Sebut Pengetesan dan Pelacakan Masih Bermasalah

Nasional
PPP Apresiasi Pencabutan Aturan soal Investasi Miras

PPP Apresiasi Pencabutan Aturan soal Investasi Miras

Nasional
Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Banding Putusan PTUN yang Kabulkan Gugatan Tommy Soeharto

Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Banding Putusan PTUN yang Kabulkan Gugatan Tommy Soeharto

Nasional
Doni Monardo: Mayoritas Kasus Kematian Covid-19 Berasal dari Penderita Komorbid

Doni Monardo: Mayoritas Kasus Kematian Covid-19 Berasal dari Penderita Komorbid

Nasional
Kabareskrim: Kasus Guru Laporkan Siswa dengan UU ITE di NTT Berakhir Damai

Kabareskrim: Kasus Guru Laporkan Siswa dengan UU ITE di NTT Berakhir Damai

Nasional
Wamenkes: Vaksin Sinovac yang Baru Tiba Diperuntukkan bagi Pelayan Publik dan Lansia

Wamenkes: Vaksin Sinovac yang Baru Tiba Diperuntukkan bagi Pelayan Publik dan Lansia

Nasional
Ibu Dipenjara Bersama Bayinya karena UU ITE, Pimpinan Komisi III Ingatkan Polri Selektif Proses Kasus

Ibu Dipenjara Bersama Bayinya karena UU ITE, Pimpinan Komisi III Ingatkan Polri Selektif Proses Kasus

Nasional
Muhammadiyah Ingatkan Pembangunan Ekonomi Agar Tak Bertentangan dengan Nilai Luhur Bangsa

Muhammadiyah Ingatkan Pembangunan Ekonomi Agar Tak Bertentangan dengan Nilai Luhur Bangsa

Nasional
10 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia

10 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia

Nasional
Doni Monardo Optimis Pandemi Covid-19 Bisa Terkendali pada 17 Agustus 2021

Doni Monardo Optimis Pandemi Covid-19 Bisa Terkendali pada 17 Agustus 2021

Nasional
Riset PPIM UIN Jakarta: 30,16 Persen Mahasiswa Indonesia Intoleran

Riset PPIM UIN Jakarta: 30,16 Persen Mahasiswa Indonesia Intoleran

Nasional
Pemerintah Akan Buka Penerimaan 1 Juta Formasi Guru PPPK

Pemerintah Akan Buka Penerimaan 1 Juta Formasi Guru PPPK

Nasional
Ini Alasan Presiden Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras

Ini Alasan Presiden Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras

Nasional
Setahun Pandemi, Persi Sebut Nakes Sempat Alami Kejenuhan

Setahun Pandemi, Persi Sebut Nakes Sempat Alami Kejenuhan

Nasional
KPK Dalami Bagi-bagi Uang Edhy Prabowo dalam Kasus Suap Ekspor Benih Lobster

KPK Dalami Bagi-bagi Uang Edhy Prabowo dalam Kasus Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X