Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arie Kriting: Era Jokowi, Jumlah Bioskop di Indonesia Timur Bertambah Banyak

Kompas.com - 09/04/2019, 08:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelawak tunggal Satriaddin Maharinga Djongki alias Arie Kriting mengapresiasi positif pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mendukung pertumbuhan layar film di Indonesia.

Arie menyebut, dalam kurun waktu tiga tahun, jumlah layar film bertambah dari sekitar 700 menjadi 2.000-an layar di seluruh Indonesia.

Indonesia bagian timur ikut merasakan. Sebelum Jokowi menjabat Presiden, jumlah bioskop hanya lima layar dan sekarang bertambah banyak.

"Di kampung saya, Pulau Buton, Bau-bau saja, tiga tahun lalu enggak ada bioskop. Baru ada bioskop itu belakangan ini saja," ujar Arie ketika dijumpai di acara konferensi pers "Konser Putih Bersatu" bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

Baca juga: 13 April 2019, Pendukung Jokowi Gelar Konser Putih Bersatu di GBK

Konser Putih Bersatu merupakan acara yang digagas artis, musisi, seniman dan budayawan di Tanah Air dalam rangka mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden pada periode 2019-2024.

Pernyataan Arie tersebut merupakan bagian dari testimoninya terhadap kerja pemerintahan Jokowi yang dinilainya harus dilanjutkan.

"Ini membuat orang-orang di kampung saya itu percaya kalau saya artis. Yang lalu-lalu banyak yang enggak percaya saya ini artis. Karena bioskop saja tidak ada," kelakar Arie.

Baca juga: PDI-P: Rakyat Pilih Pemimpin yang Gebrak Hambatan, Bukan Gebrak Meja

Arie melanjutkan, pertumbuhan layar bioskop di Indonesia berkat kebijakan di era pemerintahan Jokowi.

"Karena Pak Jokowi kalau enggak salah dua atau tiga tahun lalu mencabut daftar investasi negatif yang tertempel pada industri perfilman. Sehingga investasi bisa masuk dan mendorong industri perfilman Indonesia," ujar Arie.

Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X. Paket kebijakan tersebut salah satunya, yakni mengeluarkan sektor idustri perfilman dari Daftar Negatif Investasi (DNI) agar investasi asing bisa masuk.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Tiap BPN Rilis Survei Internal, Kami Senyum-senyum Saja

Dengan demikian, beberapa sub sektor di industri perfilman bisa dimasuki oleh investasi asing, antara lain pertunjukan film, pengedaran film, studio rekaman, sarana penyuntingan film, laboratorium pengolahan film, sarana pengisian suara film dan studio pengambilan film.

Arie menyebut, kebijakan itu berdampak positif kepada masyarakat setempat karena menyerap tenaga kerja serta secara tidak langsung membangun kualitas sumber daya manusia.

"Orang kan biasanya ribut dengan bilang 'wah Pak Jokowi hanya membangun di infrastruktur saja, tanpa membangun sumber daya manusia'. Padahal, tidak juga," ujar Arie.

"Padahal salah satu hal di pembangunan SDM adalah juga membangun fasilitas yang menjadi titik kumpul sehingga dia mendapatkan satu informasi baru," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com