Bawaslu Sebut Proses Rekapitulasi DPT KPU Ada yang Tak Transparan

Kompas.com - 09/04/2019, 06:56 WIB
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (15/2/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) persoalkan proses rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan ketiga (DPThp 3) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebut ada sejumlah KPU kabupaten/kota yang tidak melakukan rekapitulasi secara terbuka. Tiga provinsi itu adalah Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Kalimantan Utara.

Baca juga: KPU Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Pasca-Putusan MK

Hal ini disampaikan Afif dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilu 2019 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Paling tidak ada tiga provinsi di Indoensia yang penetapannya di tingkat propinsi tidak undang Bawaslu, tidak undang peserta pemilu," kata Afif di hadapan tamu undangan rapat di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).

Afif mengatakan, seharusnya KPU mengutamakan keterbukaan proses rekapitulasi DPT. Sebab, hal ini penting dalam tahapan pemilu.

Baca juga: KPU Jaktim Catat Belasan Ribu DPT Tambahan, Didominasi Narapidana

Dikhawatirkan, jika tak ada transparansi, ada sejumlah pihak yang tidak terima dan mempersoalkan lebih jauh lagi.

"Saya tidak ingin forum ini nanti disoal karena di beberapa titik tidak ada peserta pemilu, tidak ada Bawaslu dalam proses rekapnya," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan ketiga atau DPThp 3.

Baca juga: TPS Bertambah, KPU Kebut Pengadaan Logistik Dalam Waktu Terbatas

Jumlah pemilih yang ditetapkan dalam DPThp 3 meningkat dibanding jumlah pemilih DPThp 2 menjadi 192.866.254.

Angka ini terdiri dari pemilih dalam negeri dan luar negeri.

"Jumlah total pemilih di dalam negeri 190.779.969 pemilih. Jumlah pemilih di luar negeri total 2.086.285 pemilih," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, (8/4/2019).

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X