Alun-alun Depok Dibuka untuk Umum Setelah Pembangunan Tahap 2 Selesai

Kompas.com - 08/04/2019, 21:51 WIB
Sclupter Alun-alun kota Depok,  Senin (6/2/2019) KOMPAS. COM/CYNTHIA LOVASclupter Alun-alun kota Depok, Senin (6/2/2019)

DEPOK, KOMPAS.com - Alun-alun Kota Depok ditargetkan akan dibuka untuk umum pada Januari 2020.

“Logikanya itu tahap 1 baru selesai , tahap duanya belum. Jadi belum tuntas semua, kalau sudah tuntas pembangunan semua baru dibuka untuk umum,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, Dudi Miraz, Senin (8/4/2019).

Dudi membantah bahwa Sabtu lalu merupakan peresmian pembukaan alun-alun untuk umum.

“Kalo kemarin Sabtu hanya eksibisi (pertandingan persahabatan) bola basket bukan peresmian. Dibuka untuk Sabtu dan Minggu kemarin aja,” kata dia.

Dudi mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan siapa yang akan menjadi pengelola alun-alun Kota Depok ke depan.

Baca juga: Alun-alun Depok Tahap II Akan Dibangun Maret 2019

“Kemungkinan dari pemerintah akan dibentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis) untuk mengelola alun-alun,” ujar Dudi.

Ia mengatakan, tahap kedua pembangunan alun-alun tengah dalam proses lelang. Pembangunan dijadwalkan akan dilakukan pada Juli mendatang.

“Sekarang sedang dalam proses dan tahapan lelang, mudah-mudahan tidak gagal lelang dan pertengahan tahun ini bisa langsung dibangun (tahap dua),” ucap Dudi.

Ia berharap, pembangunan alun-alun itu bisa rampung pada akhir Desember 2019.

Ada 10 fasilitas yang akan dikerjakan pada pembangunan tahap dua, yaitu greenhouse, jembatan utama, kolam retensi, lapangan terbuka hijau, pendopo, taman lansia, children playground, galeri (2 lantai), co-working space, dan menara pandang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar Hukum Pidana Sebut Pengadilan Tak Bisa Disalahkan soal Permohonan PK Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana Sebut Pengadilan Tak Bisa Disalahkan soal Permohonan PK Djoko Tjandra

Nasional
Ketua Gugus Tugas: Tidak Boleh Lagi ada yang Kena Covid-19

Ketua Gugus Tugas: Tidak Boleh Lagi ada yang Kena Covid-19

Nasional
Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Eks Sekjend Kemhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Nasional
Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Yusril Sebut Putusan MA soal Pilpres Tak Batalkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Nasional
AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

Nasional
Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Nasional
Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Penjelasan Kemendagri soal E-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Nasional
66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

Nasional
[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

Nasional
Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Nasional
Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X