Alun-alun Depok Dibuka untuk Umum Setelah Pembangunan Tahap 2 Selesai

Kompas.com - 08/04/2019, 21:51 WIB
Sclupter Alun-alun kota Depok,  Senin (6/2/2019) KOMPAS. COM/CYNTHIA LOVASclupter Alun-alun kota Depok, Senin (6/2/2019)

DEPOK, KOMPAS.com - Alun-alun Kota Depok ditargetkan akan dibuka untuk umum pada Januari 2020.

“Logikanya itu tahap 1 baru selesai , tahap duanya belum. Jadi belum tuntas semua, kalau sudah tuntas pembangunan semua baru dibuka untuk umum,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, Dudi Miraz, Senin (8/4/2019).

Dudi membantah bahwa Sabtu lalu merupakan peresmian pembukaan alun-alun untuk umum.

“Kalo kemarin Sabtu hanya eksibisi (pertandingan persahabatan) bola basket bukan peresmian. Dibuka untuk Sabtu dan Minggu kemarin aja,” kata dia.

Dudi mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan siapa yang akan menjadi pengelola alun-alun Kota Depok ke depan.

Baca juga: Alun-alun Depok Tahap II Akan Dibangun Maret 2019

“Kemungkinan dari pemerintah akan dibentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis) untuk mengelola alun-alun,” ujar Dudi.

Ia mengatakan, tahap kedua pembangunan alun-alun tengah dalam proses lelang. Pembangunan dijadwalkan akan dilakukan pada Juli mendatang.

“Sekarang sedang dalam proses dan tahapan lelang, mudah-mudahan tidak gagal lelang dan pertengahan tahun ini bisa langsung dibangun (tahap dua),” ucap Dudi.

Ia berharap, pembangunan alun-alun itu bisa rampung pada akhir Desember 2019.

Ada 10 fasilitas yang akan dikerjakan pada pembangunan tahap dua, yaitu greenhouse, jembatan utama, kolam retensi, lapangan terbuka hijau, pendopo, taman lansia, children playground, galeri (2 lantai), co-working space, dan menara pandang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X