Kata Ma'ruf, Keliru jika Jokowi Dianggap Hanya Pentingkan Infrastruktur

Kompas.com - 08/04/2019, 20:48 WIB
Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin melakukan orasi pada Kampanye Akbar Jokowi-Maruf Amin di Lapangan Marzoeki Mahdi, Kota Bogor, Jawa Barat,  Jumat  (5/4/2019). Dalam kampanye terbuka tersebut calon Wakil Presiden Maruf Amin mengajak pendukungnya untuk memenangkan pasangan nomor urut 01  pada Pemilu serentak 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin melakukan orasi pada Kampanye Akbar Jokowi-Maruf Amin di Lapangan Marzoeki Mahdi, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/4/2019). Dalam kampanye terbuka tersebut calon Wakil Presiden Maruf Amin mengajak pendukungnya untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 pada Pemilu serentak 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin meyakinkan masyarakat bahwa capres petahana Joko Widodo tak hanya membangun infrastruktur di periode pertama pemerintahannya.

Ma'ruf mengatakan infrastruktur menjadi perhatian utama Jokowi lantaran penting untuk menghidupkan perekonomian. Namun, di sisi lain, Ma'ruf mengatakan Jokowi juga menaruh perhatian besar pada masalah kesejahteraan masyarakat.

"Infrastruktur enggak bisa dimakan katanya. Tapi dapat untuk cari makan. Betul tidak. Kalau tidak ada jalan, bagaimana angkut makanan. Betul tidak. Bagaimana membawa makanan dari satu daerah ke daerah yang lain. Membawa hasil produksi," ujar Ma'ruf kepada para pendukungnya di acara Majelis Taklim Berselawat di Istora Senayan, Jakarta, Senin (8/4/2019).

"Untuk yang dimakan ada lagi, yang miskin-miskin. Dikasih apa? BPNT. Bantuan Pangan Non-Tunai. Ada enggak BPNT? Ada. Ada juga untuk yang miskin berobat. Betul? Dikasih Kartu Indonesia Sehat (KIS)," lanjut Ma'ruf.

Baca juga: Jokowi Senang Kubu Prabowo-Sandiaga Juga Narasikan Putihkan TPS, Ini Alasannya...

Karena itu, Ma'ruf menilai keliru bila Jokowi hanya disebut mengutamakan pembangunan infrastruktur. Sebab BPNT dan KIS telah menunjukkan besarnya perhatian Jokowi dalam menyejahterakan masyarakat.

Ma'ruf menambahkan, di era Jokowi jumlah masyarakat yang telah dibiayai pengobatannya lewat KIS sebesar 96 juta orang.

"Kalau yang mampu, bayar, iuran, tapi murah. Yang tidak mampu dibayarin. Ada 96 juta lebih yang dibayarin pemerintah. Katanya yang miskin cuma 25 juta? Kok ini 96 juta? Yang 96 juta itu ada yang miskin, ada yang sadikin, sakit sedikit jadi miskin," ujar Ma'ruf.

"Dia sebenarnya tidak miskin. Tapi kalau sakit sedikit, sakit jantung langsung miskin. Sakit paru-paru langsung miskin. Cuci darah langsung. Sekarang tidak perlu takut jadi sadikin karena ada Kartu Indonesia Sehat," lanjut dia.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X