Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Internal BPN: Prabowo-Sandiaga 62 Persen, Jokowi-Ma'ruf 38 Persen

Kompas.com - 08/04/2019, 18:00 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kampanye Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN), Sugiono, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei internal, elektabilitas pasangan Prabowo-Sandiaga berada di angka 62 persen.

Sementara elektabilitas pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, menurut survei BPN, hanya sebesar 38 persen.

Hal itu ia ungkapkan dalam pertemuan antara BPN dan awak media nasional serta internasional di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

"Berdasarkan survei internal, elektabilitas Prabowo berada di angka 62 persen dan Jokowi 38 persen," ujar Sugiono.

Dengan demikian, menurut survei BPN, tidak ada responden yang tidak menjawab atau merahasiakan jawaban.

Baca juga: TKN: Massa Prabowo-Sandiaga Tak Berkembang, Itu-itu Saja

Menurut Sugiono, survei tersebut dilakukan pekan lalu atau sekitar akhir Maret hingga awal April di 34 provinsi.

Sebanyak 1.440 responden dengan berbagai latar belakang terlibat dalam survei.

Sugiono mengatakan, metodologi yang digunakan tidak jauh berbeda dengan lembaga survei lain, yakni multistage random sampling.

"(Survei melibatkan) 1.440 responden. Diadakan seminggu lalu. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling," kata Sugiono.

Baca juga: 7 Fakta Kampanye Akbar Prabowo-Sandi, Shalat Subuh Bersama hingga Video Rizieq Shihab

Kendati demikian Sugiono tidak.memaparkan data survei secara detail. Misalnya mengenai margin of error, dan lainnya.

Sebab, kata Sugiono, pertemuan itu awalnya memang tidak diselenggarakan bukan untuk merilis hasil survei.

Pernyataan soal hasil survei internal ia ungkapkan saat menjawab pertanyaan dari salah seorang wartawan dari media asing.

Sugiono menegaskan, selama ini pihaknya tidak merilis hasil survei internal sebab survei tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja tim kampanye Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Pak Prabowo Jangan Marah-marah Melulu...

Selain itu, hasil survei internal juga dilakukan sebagai alat ukur untuk melihat sejauh mana elektabilitas Prabowo-Sandiaga pasca-debat pilpres.

"Sebenarnya ini untuk tujuan internal mengevaluasi tim internal. Untuk melihat bagaimana posisi kita setelah debat capres. Itulah kenapa kami tidak pernah merilis hasil survei internal kami," tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Hasil beda

Hasil survei internal BPN tersebut berbeda dengan hasil survei sejumlah lembaga lainnya yang menunjukkan pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul atas Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Elektabilitas Terkini Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga Menurut 7 Lembaga

Berikut rangkuman Kompas.com terkait hasil survei tersebut.

1. Alvara 22 Februari hingga 2 Maret 2019
Jokowi-Mar'ruf: 53,9 persen
Prabowo-Sandiaga: 34,7 persen
Tak menjawab/tidak tahu: 11,4 persen

2. Vox Populi 5-15 Maret 2019

Jokowi-Mar'ruf: 54,1 persen
Prabowo-Sandiaga: 33,6 persen
Tak menjawab/tidak tahu: 12,3 persen

3. Indobarometer 15-21 Maret 2019

Jokowi-Mar'ruf: 50,8 persen
Prabowo-Sandiaga: 32 Persen
Tak menjawab/tidak tahu: 17,2 persen

4. Roy Morgan pertengahan Februari-pertengahan Maret 2019

Jokowi-Mar'ruf: 56,5 persen
Prabowo-Sandiaga: 43,5 persen
Tak menjawab/tidak tahu: 11,4 persen

5. LSI Denny JA 18-26 Maret 2019

Jokowi-Mar'ruf: 56,8 persen-63,2 persen
Prabowo-Sandiaga: 36,8 Persen-43,2 persen

6. Litbang Kompas 22 Februari-5 Maret 2019

Jokowi-Mar'ruf: 49,2 persen
Prabowo-Sandiaga: 37,4 persen
Tak menjawab/tidak tahu: 13,4 persen

7. Indikator Maret 2019

Jokowi-Mar'ruf: 55,4 persen
Prabowo-Sandiaga: 37,4 persen


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com