Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Syarat Negara Maju, 14 Persen Warganya Wirausahawan

Kompas.com - 08/04/2019, 16:59 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah akan terus menggenjot masyarakat Indonesia untuk menjadi wirausahawan.

Menurutnya, persyaratan untuk menjadi negara yang maju yaitu salah satunya ada 14 persen dari total warga negara yang menjadi wirausahawan.

"Kalau negara ingin maju, maka pelaku wirausahawan harus lebih dari 14 persen. Banyak negara maju dan memang jumlah rasio penduduknya itu sekitar 14 persen jadi wirausahawan. Tapi di Indonesia saat ini masih 3,1 persen jumlah wirausahawannya," ujar Wiranto dalam acara penyerahan sertifikat hak kekayaan intelektual (HKI) di hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin 8/4/2019).

Baca juga: Dorong Santri Jadi Wirausahawan, Kemenperin Berikan Mesin Pembuat Roti ke Pesantren

 

Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo berulang kali memberikan pengarahan bahwa pemerintah harus mempercepat dan memudahkan pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.

Jumlah wirausahawan diyakini bisa meningkat jauh dari 3,1 persen menjadi 14 persen dan mampu memenuhi persyaratan sebagai negara maju.

Misi pemerintah, lanjutnya seperti yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, seperti memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sangat erat kaitanya dengan membangun kesejahteraan ekonomi.

Baca juga: Sandiaga Dorong Generasi Milenial jadi Wirausahawan Sosial

 

"Maka dari itu, pemerintah menunjang sekali kebutuhan pelaku ekonomi kreatif di Indonesia untuk berkembang menjadi wirausahawan," ungkapnya kemudian.

Guna melindungi para pelaku ekonomi kreatif dan wirausahawan, seperti diungkapkan Wiranto, pemerintah sudah menggalakan tim siber pungli di bidang HKI.

Diakuinya, masih banyak wirausahawan yang mendapat pungli di daerah-daerah untuk bisa mendapatkan sertifikasi HKI.

Baca juga: 3 Konsep Wirausahawan Muslim di Era Digital

 

"Ternyata di daerah-daerah masih banyak pungli kepada wirausahawan. Pemerintah sudah melakukan operasi tangkap tangan terhadap ribuan pelaku pungli," tegasnya.

Ia berharap, dengan dimudahkanya wirausahawan memiliki sertifikasi HKI akan produk dan jasanya, maka jumlah wiruasahawan akan meningkat.

"Saya yakin, setapak demi setapak, Indonesia akan mencapai persyaratan menjadi negara maju dengan 14 persen masyarakatnya menjadi wirausahawan," pungkasnya.

Kompas TV Ajang "Youth Entrepreneur Summit" kembali digelar tahun ini. Ajang yang mempertemukan wirausahawan muda dengan pelaku usaha menengah - atas nasional maupun global ini akan berlangsung di DBL Arena Surabaya pada sabtu 16 februari mendatang. apa saja yang akan disajikan dalam "Surabaya Young Entrepreneur Summit" tahun ini? Akan dibahas bersama Arie Mufti, Co-Founder Kahmi Preneur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com