Ketum Gekira Bantah Kampanye Akbar Prabowo-Sandiaga Tak Inklusif

Kompas.com - 08/04/2019, 14:00 WIB
Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) menyapa pendukungnya saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/4/2019). ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) menyapa pendukungnya saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) Fary Djemi Francis membantah pandangan yang menyebut kampanye akbar calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga tak inklusif dan mengedepankan politik identitas.

Sebaliknya, menurut dia kampanye akbar Prabowo-Sandiaga di Gelora Bung Karno merepresentasikan Pancasila.

"Selama ini berita yang muncul hanya tentang shalat subuh berjamaah dan ceramah dari para ulama. Seolah kampanye Prabowo-Sandi menggunakan politik identitas dan hanya terbuka untuk keyakinan tertentu saja," ujar Fary melalui keterangan tertulis, Senin (8/4/2019).

Baca juga: Satu Peserta Jalan Sehat Bersama Prabowo-Sandi di Sukabumi Meninggal

Ketua Fraksi Partai Gerindra di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu mengatakan berbagai perwakilan suku, agama, dan profesi berkumpul dalam kampanye akbar itu.

Fary mengatakan ada doa lintas agama ketika kampanye akbar berlangsung. Pendukung Prabowo-Sandiaga yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha berkumpul untuk mendoakan pasangan nomor urut 02 itu.

"Mereka sama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Indonesia dijadikan negara damai, adil, dan makmur di bawah kepemimpinan Prabowo-Sandi," ujar dia.

Baca juga: TKN: Massa Prabowo-Sandiaga Tak Berkembang, Itu-itu Saja

Menurut Fary, apa yang terjadi dalam kampanye akbar itu membantah tudingan soal pro khilafah yang sering disematkan pada Prabowo. Fary mengatakan Prabowo-Sandiaha adalah nasionalis yang akan mengayomi semua keyakinan.

Sebelumnya, kampanye akbar Prabowo-Sandiaga disebut menggunakan politik identitas. Kekhawatiran ini juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily menyetujui pesan SBY soal kampanye akbar Prabowo-Sandiaga di Gelora Bung Karno.

Baca juga: Strategi Jokowi dan Prabowo di Babak Final

 

Menurut Ace, SBY ingin menyampaikan kampanye akbar Prabowo tak lazim karena menonjolkan politik identitas.

"Terlihat jelas kubu 02 ingin menonjolkan penggunaan politik identitas dengan memobilisasi sentimen pendukung. Kerangka aksinya jelas ingin mengulang sentimen gerakan 212, mulai dari salat subuh berjamaah, orasi politik yang dibungkus tausiah sampai dengan seruan membaca fatwa MUI," ujar Ace melalui keterangan tertulis, Senin.

Adapun, kampanye akbar Prabowo-Sandi kemarin dimulai sejak dini hari dengan pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Kemudian kampanye juga diisi dentan tausiyah-tausiyah agama.

Kompas TV Kegiatan jalan sehat bersama warga diselenggarakan Roemah Djoeang Prabowo-Sandi di Lapangan Suryakencana, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Para pendukung capres 02 ini berkumpul dilapangan untuk mendengarkan orasi dari tim kampanye Prabowo-Sandi. Selain itu, hadir pula para calon legislatif dari partai pendukung untuk memeriahkan jalan sehat.

 

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X