Pemerintah Berupaya Cegah Masyarakat ke Luar Negeri Saat Pencoblosan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut pemerintah sudah melakukan upaya agar masyarakat tak bepergian ke luar negeri saat pelaksanaan Pemilu pada 17 April 2019.

"Sudah kita netralisir, banyak masyarakat yang batalkan pergi ke luar negeri," ujar Wiranto saat ditemui di hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

Menurutnya, masyarakat yang memiliki rencana bepergian ke luar negeri saat pemilu beralasan karena banyaknya hoaks yang menyebarkan ketakutan adanya kericuhan setelah Pemilu.

Mereka yang rencana bepergian ke luar negeri, tutur Wiranto, jumlahnya tidak terlalu banyak. Kendati demikian, pemerintah terus mengupayakan agar tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi.

Baca juga: Wiranto: Kondisi Politik Memanas Jelang Pemilu itu Biasa

"Rasionya kecil jika dibandingkan 192 juta pemilih. Meskipun kecil, tapi harus kita cegah," ucapnya.

Pemerintah, lanjutnya, juga fokus memberikan penjelasan terkait hoaks yang merebak di masyarakat.

Salah satu caranya yaitu dengan menjerat pelaku hoaks yang mengancam kelancaran pemilu. Alhasil, banyak warga yang membatalkan berlibur ke luar negeri dan menggunakan hak pilihnya.

Baca juga: Siap-siap, Ada Pesta Diskon di Pelaksanaan Pemilu 2019

"Kita terus berikan penjelasan ke publik. Masyarakat yang mau bepergian ke luar negeri itu banyak yang termakan hoaks, alhasil mereka jadi takut. Klarifikasi terkait hoaks terus kita publikasikan dan banyak dari mereka batal pergi ke luar negeri," paparnya.

Wiranto meminta masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan pemilu. Dirinya pun menyayangkan jika masih ada masyarakat yang memilih golput.

"Gunakanlah hak pilih kalian. Jangan ada yang golput karena itu merugikan diri sendiri dan negara," tegasnya.