Wiranto: Kondisi Politik Memanas Jelang Pemilu itu Biasa

Kompas.com - 08/04/2019, 12:32 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, di hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMenteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, di hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Wiranto menilai, kondisi politik yang memanas jelang pelaksanaan Pemilu 2019 yang akan dihelat 17 April adalah hal yang biasa.

Namun demikian, ia meminta semua pihak agar kondisi politik tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

"Saya ini kan ikut pemilu enggak baru sekarang aja, sudah dari tahun 1999 dulu, sebagai panglima TNI juga sudah memutuskan untuk netral. Kalau kemudian politik saat ini menjadi panas jelang pemilu, itu hal yang biasa," ujar Wiranto saat ditemui di hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

Baca juga: Wiranto: Semua yang Menghasut dan Menakuti Hak Pilih Masyarakat, Tentu Ada Hukumnya

Ia mengatakan, jika ada perbedaan pendapat dan referensi politik di masyarakat dan setiap pasangan calon saling mempengaruhi konstituen, maka hal itu tak perlu dirisaukan. Namun, persatuan harus tetap terjaga agar tak menimbulkan konflik.

"Ada perbedaan itu biasa. Tapi tidak perlu kondisi politik yang panas sampai meledak. Kita harus saling menjaga dan pemilu kan ajang untuk memilih pemimpin, bukan mengadu pemimpin," ungkapnya kemudian.

Kondisi politik yang panas, lanjutnya, perlu dinetralisir dengan kesadaran masyarakat bahwa pemilu menjadi momen untuk bersatu. Hal tersebut, tutur Wiranto, selalu ia ungkapkan ketika memberikan pidato di sejumlah acara.

Baca juga: Wiranto Analogikan Memilih Pemimpin seperti Memlih Sopir Bus

Ia meminta masyarakat tak perlu bertengkar hanya karena perbedaan referensi politik. Yang terpenting adalah memilih pemimpin yang terbaik berdasarkan pengalaman dan jejak kepemimpinanya.

"Enggak perlu kita bertempur, apalagi berperang. Yang ada itu kita hanya memilih pasangan yang terbaik, kan sudah ada calonnya, tinggal dipilih mana yang punya pengalaman dan jejak kepemimpinanya serta kompetensi," ucap Wiranto.

Untuk menambah rasa aman jelang pemilu, seperti diungkapkan Wiranto, dirinya terus mengerahkan dan mengkoordinasikan aparat penegak hukum untuk terus menjaga situasi dan kondisi politik berlangsung dengan lancar.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X