Wiranto: Kondisi Politik Memanas Jelang Pemilu itu Biasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai, kondisi politik yang memanas jelang pelaksanaan Pemilu 2019 yang akan dihelat 17 April adalah hal yang biasa.

Namun demikian, ia meminta semua pihak agar kondisi politik tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

"Saya ini kan ikut pemilu enggak baru sekarang aja, sudah dari tahun 1999 dulu, sebagai panglima TNI juga sudah memutuskan untuk netral. Kalau kemudian politik saat ini menjadi panas jelang pemilu, itu hal yang biasa," ujar Wiranto saat ditemui di hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

Baca juga: Wiranto: Semua yang Menghasut dan Menakuti Hak Pilih Masyarakat, Tentu Ada Hukumnya

Ia mengatakan, jika ada perbedaan pendapat dan referensi politik di masyarakat dan setiap pasangan calon saling mempengaruhi konstituen, maka hal itu tak perlu dirisaukan. Namun, persatuan harus tetap terjaga agar tak menimbulkan konflik.

"Ada perbedaan itu biasa. Tapi tidak perlu kondisi politik yang panas sampai meledak. Kita harus saling menjaga dan pemilu kan ajang untuk memilih pemimpin, bukan mengadu pemimpin," ungkapnya kemudian.

Kondisi politik yang panas, lanjutnya, perlu dinetralisir dengan kesadaran masyarakat bahwa pemilu menjadi momen untuk bersatu. Hal tersebut, tutur Wiranto, selalu ia ungkapkan ketika memberikan pidato di sejumlah acara.

Baca juga: Wiranto Analogikan Memilih Pemimpin seperti Memlih Sopir Bus

Ia meminta masyarakat tak perlu bertengkar hanya karena perbedaan referensi politik. Yang terpenting adalah memilih pemimpin yang terbaik berdasarkan pengalaman dan jejak kepemimpinanya.

"Enggak perlu kita bertempur, apalagi berperang. Yang ada itu kita hanya memilih pasangan yang terbaik, kan sudah ada calonnya, tinggal dipilih mana yang punya pengalaman dan jejak kepemimpinanya serta kompetensi," ucap Wiranto.

Untuk menambah rasa aman jelang pemilu, seperti diungkapkan Wiranto, dirinya terus mengerahkan dan mengkoordinasikan aparat penegak hukum untuk terus menjaga situasi dan kondisi politik berlangsung dengan lancar.