Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kampanye Akbar Prabowo Dinilai Tak "All For All" Seperti yang Diingatkan SBY

Kompas.com - 08/04/2019, 09:14 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily setuju dengan peringatan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal bahaya penggunaan politik identitas dalam kampanye akbar calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Karena seperti yang disampaikan Pak SBY, penggunaan politik identitas oleh kubu 02 akan menarik garis tebal kawan dan lawan yang akan memecah belah bangsa ini," ujar Ace melalui keterangan tertulis, Senin (8/4/2019).

Baca juga: SBY Sempat Ingatkan Prabowo agar Kampanye Akbar Tak Tunjukkan Politik Identitas

 

Dia mengacu pada format kampanye akbar yang mirip dengan gerakan 212. Selain itu, narasi pidato yang disampaikan Prabowo juga jauh dari pemaparan program.

Kata dia, Prabowo hanya menyampaikan kritik yang membakar emosi pendukungnya. Padahal masih banyak narasi kampanye yang lebih cerdas dan mendidik.

Ace mengatakan, politik identitas masih kental terasa meski Prabowo menghadirkan representasi agama lain dalam kampanye akbarnya. Misalnya, dengan melakukan doa bagi pendukung Kristiani yang dipandu pendeta.

Baca juga: Tanggapi SBY, BPN Tegaskan Kampanye Akbar Prabowo-Sandi Junjung Kebinekaan

 

Meski demikian, Ace menilai para tokoh lintas agama itu hanya figuran.

Menurut dia, hal ini menunjukan bahwa kampanye akbar Prabowo jauh dari apa yang diingatkan SBY. Padahal SBY adalah ketum partai pendukung yang seharusnya didengarkan.

"Ini menunjukkan bahwa kampanye 02 sama sekali tidak dalam all for all atau semua untuk semua, seperti yang diingatkan oleh Pak SBY," kata dia.

Surat SBY

Sebelumnya, SBY menulis surat yang disampaikan kepada tiga petinggi Demokrat, yaitu Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin, Waketum Partai Demokrat Syarief Hassan dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

"Sore hari ini, Sabtu, tanggal 6 April 2019 saya menerima berita dari Tanah Air tentang setup, run down dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif," kata SBY dalam suratnya.

Baca juga: TKN: Kampanye Akbar Prabowo Mengulang Sentimen Gerakan 212

Dalam suratnya, SBY mengatakan, melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat ia meminta konfirmasi apakah berita yang ia dengar itu benar atau tidak. Malam harinya, SBY mendapat informasi, bahwa berita yang ia dengar itu mengandung kebenaran.

"Sehubungan dengan itu, saya minta kepada Bapak bertiga agar dapat memberikan saran kepada Bapak Prabowo Subianto, Capres yang diusung Partai Demokrat, untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

"Penyelenggaraan kampanye nasional (dimana Partai Demokrat menjadi bagian didalamnya) tetap dan senantiasa mencerminkan "inclusiveness", dengan sasanti "Indonesia Untuk Semua" Juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan. Juga mencerminkan persatuan. "Unity in diversity". Cegah demonstrasi apalagi "show of force" identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuasa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrim," tulis SBY.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Pak Prabowo Jangan Marah-marah Melulu...

 

SBY menekankan proses kampanye harus memosisikan kandidat sebagai pemimpin untuk semua pihak. SBY mengingatkan, bahwa pemimpin yang mengedepankan permainan identitas akan menjadi pemimpin rapuh.

"Saya sangat yakin, paling tidak berharap, tidak ada pemikiran seperti itu (sekecil apapun) pada diri Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Saya pribadi, yang mantan Capres dan mantan Presiden, terus terang tidak suka jika rakyat Indonesia harus dibelah sebagai "pro Pancasila" dan "pro Kilafah"," tulis SBY.

SBY tak ingin masyarakat menjadi terbelah dan saling bermusuhan. Menurutnya, banyak contoh negara menjadi hancur karena akibat konflik di masyarakatnya. Oleh karena itu, SBY berpesan kepada Prabowo dan Jokowi untuk mengedepankan kampanye visi, misi, program kerja.

Baca juga: Prabowo: Saya Muak dengan Keadaan Ini

"Dari pada rakyat dibakar sikap dan emosinya untuk saling membenci dan memusuhi saudara-saudaranya yang berbeda dalam pilihan politik, apalagi secara ekstrim, lebih baik diberi tahu , apa yang akan dilakukan Pak Jokowi atau Pak Prabowo jika mendapat amanah untuk memimpin Indonesia 5 tahun mendatang (2019-2024). Apa solusinya, apa kebijakannya" tulis SBY.

Ia juga tak ingin Prabowo dikesankan sebagai sosok pembela Khilafah, sementara Jokowi dikaitkan dengan kelompok komunis. SBY menegaskan narasi itu menyesatkan.

"Tinggalkan dan bebaskan negeri ini dari benturan indentitas dan ideologi yang kelewat keras dan juga membahayakan. Gantilah dengan platform, visi, misi dan solusi," kata SBY.

Kompas TV Dari Singapura, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pesannya untuk kedua calon presiden yang tengah berkompetisi. SBY menghawatirkan polarisasi masyarakat yang makin kuat karena pilpres. Surat ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin, Waketum Partai Demokrat Syarief Hassan, dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. SBY meminta ketiganya agar dapat memberi saran kepada Prabowo Subianto, capres yang diusung Demokrat untuk memastikan beberapa hal salah satunya kampanye yang mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan juga persatuan. #KampanyePrabowo #SBY #SBYKritikPrabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com