Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beragam Janji Politik Prabowo dalam Pidato Kampanye Akbar di GBK

Kompas.com - 08/04/2019, 09:03 WIB
Abba Gabrillin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pidato politiknya dalam kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

Beragam janji politik disampaikan Prabowo dalam orasinya. Berikut beberapa janji politik yang disampaikan Prabowo:

1. Jamin kebebasan pendapat dan cegah kriminisasi ulama

Prabowo sempat menyinggung kasus hukum yang menimpa musisi Ahmad Dhani. Prabowo menilai, terjadi pelanggaran kebebasan berpendapat dalam kasus yang menimpa Dhani.

Prabowo berjanji akan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, jika ia terpilih sebagai presiden.

Selain itu, Prabowo juga memastikan pemerintahannya tidak akan ada kriminalisasi terhadap ulama dan pemuka agama.

2. Perbaiki ekonomi dan kesejahteraan rakyat 

Prabowo berjanji akan memperbaiki kondisi ekonomi yang saat ini dinilai kurang baik.

Prabowo mengatakan, ia telah mengumpulkan sejumlah ahli di bidang ekonomi dan memastikan perbaikan kesejahteraan rakyat di awal masa pemerintahannya jika terpilih.

Bahkan, menurut Prabowo, tarif listrik dapat diturunkan dalam 100 hari pertama pemerintahannya.

3. Memberantas korupsi

Prabowo berjanji akan memberantas habis korupsi jika terpilih sebagai presiden. Prabowo bersumpah tidak akan memperkaya diri dan orang-orang dekatnya.

Menurut Prabowo, apabila terpilih sebagai presiden, dia akan mengajak seluruh bawahannya untuk berbakti pada rakyat.

Prabowo juga memastikan pemerintahannya bebas dari korupsi.

4. Janji pulangkan Rizieq Shihab

Prabowo berjanji akan menjemput tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab kembali ke Indonesia jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2019.

Prabowo juga mengajak pendukungnya untuk bersama-sama menjemput Rizieq begitu tiba di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com