Bawaslu: Masa Depan Indonesia Jangan Diganti dengan Uang Rp 100.000

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengimbau masyarakat menjadi pemilih yang berdaulat, cerdas, dan rasional di Pemilu 2019. Ia mengatakan, masyarakat harus menghindari politik uang seperti menerima uang senilai Rp 100.000-Rp 500.000 hanya untuk memilih politisi atau parpol di Pemilu 2019.

"Kalau hanya dibayar misalnya Rp 100.000-Rp 500.000, itu kalau dihitung tidak lebih di bawahnya harga permen. Maka apakah masa depan kita akan diganti yang Rp 100.000?" kata Abhan dalam acara Pemilu Run 2019 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

Abhan mengatakan, Bawaslu, KPU dan KPK berupaya mendorong masyarakat untuk menolak politik uang. Menolak politik uang harus dimulai dari masyarakat sebagai pemilih di Pemilu 2019.

Baca juga: Berantas Politik Uang Jadi Tantangan Pasca Pemilu 2019

"Harus ada berani tolak politik uang. Ini harus dimulai pemilih. Kalau pemilih berani, maka Insya Allah Pemilu ini jujur, bisa bersih," ujarnya.

Abhan menambahkan, di masa tenang sebelum hari pencoblosan, pihaknya akan melakukan pengawasan. Sebab, dalam 3 hari masa tenang berpotensi terjadi politik uang.

"Maka kami Bawaslu akan begerakan patroli politik uang, mengkampanyekan gerakan tolak politik uang," katanya.

Selanjutnya, Abhan menegaskan, penyelenggara Pemilu bersama KPK berkomitmen untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya baik itu untuk Pilpres dan Pileg.

"Penyelanggara tentunya bersama KPK komitmen untuk bagaimana mewujudkan pemilu yang jujur. Diawali mendorong warga negara Indonesia yang punya hak pilih agar menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya," pungkasnya.