Merasa Diejek soal Data Kebocoran Anggaran, Prabowo Senang KPK Mengonfirmasi Datanya

Kompas.com - 07/04/2019, 09:51 WIB
Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno menyapa pendukungnya saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/4/2019). ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno menyapa pendukungnya saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya selalu diejek oleh para elite karena mengatakan kebocoran anggaran negara mencapai Rp 1.000 triliun.

Hal itu ia ungkapkan saat berpidato di kampanye rapat akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

"Tapi elite Indonesia selalu tidak membantah, tidak menyanggah, tapi mengejek. Ditanya mana buktinya," ujar Prabowo.

Namun tiga hari yang lalu, lanjut Prabowo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun.

Baca juga: Kebocoran Anggaran, Bagaimana Cara Menutupnya?

"Tahu-tahu tiga hari yang lalu KPK mengatakan yang bocor itu Rp 2.000 triliun," kata Prabowo.

"Selama ini Prabowo katakan kebocoran anggaran Rp 1.000 triliun, KPK katakan Rp 2.000 triliun," tuturnya.

Prabowo mengatakan, jika dihitung selama lima tahun ke depan, maka kebocoran anggaran mencapai Rp 10.000 triliun.

Menurut Prabowo, dengan anggaran sebesar itu, pemerintah dapat membangun ratusan pabrik untuk menyejahterakan rakyat.

"Bayangkan lima tahun lagi yang hilang 10 ribu triliun. Bayangkan berapa ratus pabrik yang bisa kita bangun," ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X