Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Sebut Upaya Delegitimasi KPU Kian Intens Jelang Pemilu 2019

Kompas.com - 06/04/2019, 13:36 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Usman Kansong, menilai, upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 makin intens.

"Pernyataan Amien Rais yang akan menggunakan people power kalau ada kecurangan oleh KPU dan kemudian setting-an server yang memenangkan salah satu paslon menjadi bukti delegitimasi penyelenggara pemilu," ujar Usman dalam diskusi bertajuk "Musim Retas Jelang Pemilu" di D'consulate Resto & Lounge, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2019).

Baca juga: Gembar-gemborkan 17,5 Juta DPT Janggal, BPN Bantah Sedang Delegitimasi KPU

 

Pernyataan Amien Rais, misalnya, lanjut Usman, merupakan pembentukan opini bahwa penyelenggara pemilu itu melakukan kecurangan dan memihak ke salah satu pasangan calon di Pilpres 2019.

"Seharusnya kan kalau memang ada bentuk kecurangan, ya semestinya adukan ke Mahkamah Konstitusi, bukan menggunakan people power," ungkapnya kemudian.

Ia menambahkan, KPU sudah banyak mendapatkan serangan delegitimasi, seperti tujuh kontainer surat suara tercoblos dan terakhir setting-an server KPU di Singapura yang memenangkan salah satu paslon.

Baca juga: Pengamat: Upaya Delegitimasi Pemilu Bisnis Produk Politik

 

Baginya, upaya delegitimasi KPU merupakan sebuah rangkaian yang sistematis dan telah direncakan pihak tertentu.

"Itu kan sebuah rangkaian yang sistematis sampai yang kemarin kasus server yang diduga memenangkan Jokowi-Ma'ruf sebesar 57 persen di Singapura. Itu upaya delegitimasi, orang percayalah dengan KPU," paparnya.

Baca juga: Wiranto Minta Publik Tak Termakan Isu Upaya Delegitimasi Penyelenggara Pemilu

 

Usman juga meminta aparat penegak hukum bergerak cepat dalam mengungkap kasus upaya delegitimasi pemilu agar demokrasi Indonesia tidak terus diricuhi oleh hoaks.

"Kita dorong penegakan hukum agar semua kasus ini jelas, tidak ada saling menuduh, apa motifnya," katanya.

Kompas TV Komisioner #KPU memastikan KPU bersifat netral menghadapi #pemilu. Hal ini menanggapi sejumlah kritikan dan dugaan upaya delegitimasi KPU. Komisioner KPU Hasyim Asyari menjelaskan, bahwa KPU bukanlah anak buah siapapun, baik Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Hasyim juga menerangkan hasil survei skala nasional terbaru dari lembaga riset Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC), lebih dari 75 persen masyarakat Indonesia disebut mempercayai lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu dapat menjalankan tugas sesuai undang-undang dan aturan yang berlaku. #KPUNetral
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com