JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Usman Kansong, menilai, upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 makin intens.
"Pernyataan Amien Rais yang akan menggunakan people power kalau ada kecurangan oleh KPU dan kemudian setting-an server yang memenangkan salah satu paslon menjadi bukti delegitimasi penyelenggara pemilu," ujar Usman dalam diskusi bertajuk "Musim Retas Jelang Pemilu" di D'consulate Resto & Lounge, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2019).
Baca juga: Gembar-gemborkan 17,5 Juta DPT Janggal, BPN Bantah Sedang Delegitimasi KPU
Pernyataan Amien Rais, misalnya, lanjut Usman, merupakan pembentukan opini bahwa penyelenggara pemilu itu melakukan kecurangan dan memihak ke salah satu pasangan calon di Pilpres 2019.
"Seharusnya kan kalau memang ada bentuk kecurangan, ya semestinya adukan ke Mahkamah Konstitusi, bukan menggunakan people power," ungkapnya kemudian.
Ia menambahkan, KPU sudah banyak mendapatkan serangan delegitimasi, seperti tujuh kontainer surat suara tercoblos dan terakhir setting-an server KPU di Singapura yang memenangkan salah satu paslon.
Baca juga: Pengamat: Upaya Delegitimasi Pemilu Bisnis Produk Politik
Baginya, upaya delegitimasi KPU merupakan sebuah rangkaian yang sistematis dan telah direncakan pihak tertentu.
"Itu kan sebuah rangkaian yang sistematis sampai yang kemarin kasus server yang diduga memenangkan Jokowi-Ma'ruf sebesar 57 persen di Singapura. Itu upaya delegitimasi, orang percayalah dengan KPU," paparnya.
Baca juga: Wiranto Minta Publik Tak Termakan Isu Upaya Delegitimasi Penyelenggara Pemilu
Usman juga meminta aparat penegak hukum bergerak cepat dalam mengungkap kasus upaya delegitimasi pemilu agar demokrasi Indonesia tidak terus diricuhi oleh hoaks.
"Kita dorong penegakan hukum agar semua kasus ini jelas, tidak ada saling menuduh, apa motifnya," katanya.