PT MRT Jakarta Koordinasi dengan BI Kembangkan Kartu "Multi Trip"

Kompas.com - 06/04/2019, 11:51 WIB
Penumpang memasuki Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPenumpang memasuki Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Moda Raya Terpadu ( MRT) Jakarta saat ini tengah mengembangkan pembayaran tiket MRT secara non-tunai dengan menggunakan kartu multi trip.

Kartu multi trip sendiri memiliki validitas yang lebih lama sehingga dapat digunakan berulang kali.

"MRT Jakarta juga akan menerbitkan uang elektronik MRT (Kartu Multi Trip) yang saat ini sedang dalam proses perizinan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik," ucap Division Head Corporate Secretary PT MRT Jakarta Muhamad Kamaluddin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/4/2019).

Baca juga: Layani Pembayaran Tiket MRT, Bank DKI Bidik Kenaikan 5 Juta Pengguna JakCard

Kamaluddin menyebut pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia ( BI) sebagai otoritas sistem pembayaran untuk memastikan kelancaran penggunaan uang elektronik dalam pembayaran tiket MRT Jakarta.

"MRT Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan pembayaran dengan melakukan penyempurnaan aspek teknis seperti fungsi card reader, ticket vending machine, layanan top up dan penyediaan uang elektronik, serta sosialisasi dan edukasi pembayaran nontunai dengan berkonsultasi dengan Perbankan dan Bank Indonesia sebagai otoritas Sistem Pembayaran," jelasnya.

Baca juga: Tarif Tiket MRT Mahal? Ini Kata Kepala BPTJ

Untuk saat ini, masyarakat dapat melakukan tap in naik MRT Jakarta dengan menggunakan Kartu Single Trip MRT Jakarta.

Selain itu, dapat pula menggunakan Uang Elektronik (UE) berizin yang diterbitkan oleh perbankan yakni Bank Mandiri (e-money), BNI (Tap Cash, Jak Lingko), BRI (Brizzi), BCA (Flazz), Bank DKI (Jakcard).

"Ke depan, akan dikembangkan pula pembayaran elektronik yang terintegrasi dengan moda transportasi umum lainnya di wilayah DKI Jakarta," tutup Kamaluddin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X