Kompas.com - 05/04/2019, 22:25 WIB
Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said KOMPAS.com/IhsanuddinDirektur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said menilai korupsi lebih efektif ditangani dengan menempatkan orang-orang berintegritas.

Menurut Sudirman, langkah itu dinilai lebih cepat dan efektif dalam mencegah korupsi.

"Once you get the best people, maka itu lebih efektif untuk mendorong reformasi," kata Sudirman dalam debat antikorupsi di Graha Bimasena, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Ia mencontohkan sosok mantan Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, Kuntoro Mangkusubroto. Menurut dia, Kuntoro mampu menjadikan BRR sebagai lembaga rekonstruksi terbaik di dunia.

Baca juga: Rendahnya Komitmen Partai Politik dan Retorika Pemberantasan Korupsi

"Dia berhasil membuat lembaga BRR menjadi lembaga bersih, karena apa? Karena leadership. Dia bisa membawa orang baik, mendapatkan orang bersih dan perform dengan baik dan institusinya menjadi transparan," kata Sudirman.

Kedua, Sudirman menyebut sosok mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Sarwono Kusumaatmadja. Sudirman menilai Sarwono salah satu menteri terbaik di bidang pendayagunaan aparatur negara.

"Jadi saya kira soal capability dari pemimpin itu sebuah kompetensi dari pemimpin. Dan menurut saya pemimpin itu tugasnya tiga, menjaga fisik, values dan melakukan terobosan," kata dia.

Menurut dia, hal itu yang kurang tampak dalam pemberantasan korupsi saat ini. Sebab, terkesan ada pembiaran ekosistem pemerintahan diisi oleh orang-orang yang tak memiliki pandangan sama dalam pemberantasan korupsi.

"Presiden sebagai kepala negara tidak bisa menciptakan environtment dimana harus dikelilingi orang bersih. Kenyataan kedua adalah 650 lebih pejabat publik sekarang dipenjara sejak KPK berdiri, separuh di antaranya pada periode Jokowi," ujar dia.

Sudirman menyoroti banyaknya kepala daerah hingga anggota legislatif yang terjerat kasus korupsi. Menurut dia, perilaku korup tersebut menciptakan iklim tidak sehat bagi orang bersih dalam bekerja.

Baca juga: Timses Jokowi Tawarkan Pendekatan Ekosistem untuk Penanganan Korupsi Politik

"Pak Prabowo apabila menjadi presiden beliau berkali mengatakan we want to assemble the best and the brightest person. Tidak peduli partainya apapun, tidak peduli warna politiknya, yang penting orang itu tidak hanya cerdas tapi juga jujur dan punya kompetensi, integritas," katanya

Sudirman mengaku pernah berpesan kepada Prabowo, apabila terpilih, segera mengumpulkan pimpinan partai di pekan pertama memerintah.

"Kita bilang, masa kita mau membiarkan terus politik kita keruh seperti ini, mari kita hitung berapa ongkosnya, hitung-hitung barangkali misalnya Rp 20 triliun setahun. Kalau diberikan itu less than 1 percent APBN, banding kan sekarang ini partai dibiarkan bergerak sendiri," katanya.

Harapannya, dengan dibiayai negara, partai juga bisa lebih bertanggungjawab ke publik.

Kompas TV KPK menduga terjadi praktik bagi uang secara massal kepada pejabat Kementerian PUPR dalam dugaan kasus suap di proyek sistem penyediaan air minum. KPK tercatat telah menyita uang dari puluhan pejabat Kementerian PUPR. Kasus dugaan suap proyek SPAM di Kementrian PUPR terus berlanjut. Yang terbaru KPK menyita uang Rp 46 milyar dari 75 orang dimana 69 diantaranya merupakan pejabat di Kementrian PUPR. Uang suap senilai Rp 46 milyar ini terbagi dalam 14 mata uang. Apakah metode suap menggunakan mata uang asing masih jadi trik para koruptor? Lalu bagaimana mencegah pola suap untuk memuluskan lelang proyek kembali berulang? Kita bahas bersama Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. #SuapProyekAir #KPK #KementerianPUPR
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Nasional
Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Nasional
Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Nasional
Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Nasional
Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Nasional
Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Nasional
Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Nasional
Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket 'War on Drug'

Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket "War on Drug"

Nasional
Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Nasional
Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Nasional
Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Nasional
Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Nasional
KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.