Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Prabowo Sebut Korupsi Bisa Ditangani lewat Penempatan Orang Berintegritas

Kompas.com - 05/04/2019, 22:25 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said menilai korupsi lebih efektif ditangani dengan menempatkan orang-orang berintegritas.

Menurut Sudirman, langkah itu dinilai lebih cepat dan efektif dalam mencegah korupsi.

"Once you get the best people, maka itu lebih efektif untuk mendorong reformasi," kata Sudirman dalam debat antikorupsi di Graha Bimasena, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Ia mencontohkan sosok mantan Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, Kuntoro Mangkusubroto. Menurut dia, Kuntoro mampu menjadikan BRR sebagai lembaga rekonstruksi terbaik di dunia.

Baca juga: Rendahnya Komitmen Partai Politik dan Retorika Pemberantasan Korupsi

"Dia berhasil membuat lembaga BRR menjadi lembaga bersih, karena apa? Karena leadership. Dia bisa membawa orang baik, mendapatkan orang bersih dan perform dengan baik dan institusinya menjadi transparan," kata Sudirman.

Kedua, Sudirman menyebut sosok mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Sarwono Kusumaatmadja. Sudirman menilai Sarwono salah satu menteri terbaik di bidang pendayagunaan aparatur negara.

"Jadi saya kira soal capability dari pemimpin itu sebuah kompetensi dari pemimpin. Dan menurut saya pemimpin itu tugasnya tiga, menjaga fisik, values dan melakukan terobosan," kata dia.

Menurut dia, hal itu yang kurang tampak dalam pemberantasan korupsi saat ini. Sebab, terkesan ada pembiaran ekosistem pemerintahan diisi oleh orang-orang yang tak memiliki pandangan sama dalam pemberantasan korupsi.

"Presiden sebagai kepala negara tidak bisa menciptakan environtment dimana harus dikelilingi orang bersih. Kenyataan kedua adalah 650 lebih pejabat publik sekarang dipenjara sejak KPK berdiri, separuh di antaranya pada periode Jokowi," ujar dia.

Sudirman menyoroti banyaknya kepala daerah hingga anggota legislatif yang terjerat kasus korupsi. Menurut dia, perilaku korup tersebut menciptakan iklim tidak sehat bagi orang bersih dalam bekerja.

Baca juga: Timses Jokowi Tawarkan Pendekatan Ekosistem untuk Penanganan Korupsi Politik

"Pak Prabowo apabila menjadi presiden beliau berkali mengatakan we want to assemble the best and the brightest person. Tidak peduli partainya apapun, tidak peduli warna politiknya, yang penting orang itu tidak hanya cerdas tapi juga jujur dan punya kompetensi, integritas," katanya

Sudirman mengaku pernah berpesan kepada Prabowo, apabila terpilih, segera mengumpulkan pimpinan partai di pekan pertama memerintah.

"Kita bilang, masa kita mau membiarkan terus politik kita keruh seperti ini, mari kita hitung berapa ongkosnya, hitung-hitung barangkali misalnya Rp 20 triliun setahun. Kalau diberikan itu less than 1 percent APBN, banding kan sekarang ini partai dibiarkan bergerak sendiri," katanya.

Harapannya, dengan dibiayai negara, partai juga bisa lebih bertanggungjawab ke publik.

Kompas TV KPK menduga terjadi praktik bagi uang secara massal kepada pejabat Kementerian PUPR dalam dugaan kasus suap di proyek sistem penyediaan air minum. KPK tercatat telah menyita uang dari puluhan pejabat Kementerian PUPR. Kasus dugaan suap proyek SPAM di Kementrian PUPR terus berlanjut. Yang terbaru KPK menyita uang Rp 46 milyar dari 75 orang dimana 69 diantaranya merupakan pejabat di Kementrian PUPR. Uang suap senilai Rp 46 milyar ini terbagi dalam 14 mata uang. Apakah metode suap menggunakan mata uang asing masih jadi trik para koruptor? Lalu bagaimana mencegah pola suap untuk memuluskan lelang proyek kembali berulang? Kita bahas bersama Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. #SuapProyekAir #KPK #KementerianPUPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com