Timses Jokowi Tawarkan Pendekatan Ekosistem untuk Penanganan Korupsi Politik

Kompas.com - 05/04/2019, 22:00 WIB
Politisi PDI-Perjuangan Budiman Sudjatmiko di Posko Cemara, Kamis (21/2/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Politisi PDI-Perjuangan Budiman Sudjatmiko di Posko Cemara, Kamis (21/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Budiman Sudjatmiko memandang penanganan korupsi politik perlu menggunakan pendekatan ekosistem.

Menurut Budiman, interaksi antara partai politik, elite politik, kelompok korporasi dan masyarakat sipil harus ditata untuk menekan kejahatan korupsi politik.

"Kami menawarkan pendekatan ekosistem, sistematis baik kultur dan struktur. Dengan cara pendekatan analitis menghitung semua faktor-faktor, tokoh politik, partai politik, kelompok korporasi, kelompok civil society dan sebagainya," kata Budiman dalam debat antikorupsi di Graha Bimasena, Jakarta, Jumat (5/4/2019) malam.

Baca juga: Rendahnya Komitmen Partai Politik dan Retorika Pemberantasan Korupsi


Budiman mencontohkan, pembenahan ekosistem politik salah satunya meningkatkan kualitas partai politik. Hal itu agar partai bisa diakses atau dijangkau oleh orang-orang secara setara.

Sehingga pengelolaannya diisi orang-orang yang berintegritas.

"Karenanya negara at least sekarang harus mengambil alih sebagian tanggung jawab kualitas parpol, sehingga negara harus melakukan investasi dalam bentuk anggaran untuk pembiayaan parpol," ujar dia. 

Menurut dia, hal itu juga bisa mencegah partai sebagai instrumen politik dikuasai elite tertentu saja. Pengelolaan partai nantinya juga harus transparan dan akuntabel ketika dibiayai negara.

Di sisi lain, Budiman juga menyoroti interaksi partai dengan korporasi yang perlu ditata. Sebab, partai juga terkadang menerima dana dari pengusaha.

Baca juga: KPK: Hotel Tidak Setor Pungutan Pajak Termasuk Korupsi

Menurut Budiman, salah satu negara yang mengatur dengan baik interaksi partai politik dengan korporasi, masyarakat sipil, dan lainnya, adalah Jerman.

"Keterikatan dengan partai-partai, hubungannya dengan korporasi swasta, negara, dengan civil society, dan apapun semuanya diatur. Apakah ini over regulated? Mari kita lihat sejauh mana kita sebagai bangsa, sebagai insan politik bisa membangun ekosistem demokrasi yang kuat," ujarnya.

"Sebagaimana membangun ekosistem inovasi yang cerdas dan sebagaimana membangun ekosistem usaha yang transparan, fair, partisipatori, bebas, mendorong pertumbuhan, kolaborasi segala macamnya, saya kira itu," pungkasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X