Timses Jokowi Tawarkan Pendekatan Ekosistem untuk Penanganan Korupsi Politik

Kompas.com - 05/04/2019, 22:00 WIB
Politisi PDI-Perjuangan Budiman Sudjatmiko di Posko Cemara, Kamis (21/2/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Politisi PDI-Perjuangan Budiman Sudjatmiko di Posko Cemara, Kamis (21/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Budiman Sudjatmiko memandang penanganan korupsi politik perlu menggunakan pendekatan ekosistem.

Menurut Budiman, interaksi antara partai politik, elite politik, kelompok korporasi dan masyarakat sipil harus ditata untuk menekan kejahatan korupsi politik.

"Kami menawarkan pendekatan ekosistem, sistematis baik kultur dan struktur. Dengan cara pendekatan analitis menghitung semua faktor-faktor, tokoh politik, partai politik, kelompok korporasi, kelompok civil society dan sebagainya," kata Budiman dalam debat antikorupsi di Graha Bimasena, Jakarta, Jumat (5/4/2019) malam.

Baca juga: Rendahnya Komitmen Partai Politik dan Retorika Pemberantasan Korupsi

Budiman mencontohkan, pembenahan ekosistem politik salah satunya meningkatkan kualitas partai politik. Hal itu agar partai bisa diakses atau dijangkau oleh orang-orang secara setara.

Sehingga pengelolaannya diisi orang-orang yang berintegritas.

"Karenanya negara at least sekarang harus mengambil alih sebagian tanggung jawab kualitas parpol, sehingga negara harus melakukan investasi dalam bentuk anggaran untuk pembiayaan parpol," ujar dia. 

Menurut dia, hal itu juga bisa mencegah partai sebagai instrumen politik dikuasai elite tertentu saja. Pengelolaan partai nantinya juga harus transparan dan akuntabel ketika dibiayai negara.

Di sisi lain, Budiman juga menyoroti interaksi partai dengan korporasi yang perlu ditata. Sebab, partai juga terkadang menerima dana dari pengusaha.

Baca juga: KPK: Hotel Tidak Setor Pungutan Pajak Termasuk Korupsi

Menurut Budiman, salah satu negara yang mengatur dengan baik interaksi partai politik dengan korporasi, masyarakat sipil, dan lainnya, adalah Jerman.

"Keterikatan dengan partai-partai, hubungannya dengan korporasi swasta, negara, dengan civil society, dan apapun semuanya diatur. Apakah ini over regulated? Mari kita lihat sejauh mana kita sebagai bangsa, sebagai insan politik bisa membangun ekosistem demokrasi yang kuat," ujarnya.

"Sebagaimana membangun ekosistem inovasi yang cerdas dan sebagaimana membangun ekosistem usaha yang transparan, fair, partisipatori, bebas, mendorong pertumbuhan, kolaborasi segala macamnya, saya kira itu," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
Bakamla Deteksi Dua Kapal Tanker Asing di Pontianak dari Dimatikannya AIS

Bakamla Deteksi Dua Kapal Tanker Asing di Pontianak dari Dimatikannya AIS

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren, FPI: Itu 'Grand Design' untuk Kerjai Kami

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren, FPI: Itu "Grand Design" untuk Kerjai Kami

Nasional
Walhi: Pelepasan Hutan Kalimantan Era Jokowi Capai 427.952 Hektare

Walhi: Pelepasan Hutan Kalimantan Era Jokowi Capai 427.952 Hektare

Nasional
Banjir di Paniai, Kemensos Salurkan Bantuan Senilai Rp 300 Juta

Banjir di Paniai, Kemensos Salurkan Bantuan Senilai Rp 300 Juta

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan PTPN ke Bareskrim soal Lahan untuk Pesantren di Megamendung

Rizieq Shihab Dilaporkan PTPN ke Bareskrim soal Lahan untuk Pesantren di Megamendung

Nasional
Bakamla Amankan Kapal Tanker Panama dan Iran yang Diduga Transfer BBM Ilegal

Bakamla Amankan Kapal Tanker Panama dan Iran yang Diduga Transfer BBM Ilegal

Nasional
Kompolnas Beberkan Latar Belakang Listyo Sigit Ingin Ubah Tugas Polsek

Kompolnas Beberkan Latar Belakang Listyo Sigit Ingin Ubah Tugas Polsek

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X