Soal OSO, KPU Lembaga Independen yang Tak Bisa Diintervensi

Kompas.com - 05/04/2019, 16:53 WIB
Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas Feri Amsari Kompas.com / Dani PrabowoPeneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas Feri Amsari

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun, termasuk oleh pemerintah.

Pernyataan ini disampaikan Feri menanggapi surat dari Istana Kepresidenan yang meminta KPU menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT.

Putusan PTUN itu membatalkan surat keputusan (SK) KPU tentang Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tak memuat nama Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang ( OSO).

Menurut Feri, KPU bukan bagian dari lembaga eksekutif yang bisa dicampuri oleh Presiden.

Baca juga: Timses Jokowi Yakin surat Istana ke KPU soal OSO Bukan Langkah Blunder

"KPU itu kan lembaga independen ya, dia bukan di ranah eksekutif," kata Feri saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/4/2019).

Munculnya surat dari Istana, kata Feri, karena mereka hanya melihat kasus pencalonan OSO dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 116 ayat 6 disebutkan bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden, bisa menyurati ruang-ruang kekuasaan eksekutif untuk mematuhi untuk memenuhi putusan PTUN.

Pemerintah punya tugas mengingatkan institusi-institusi tertentu untuk menjalankan PTUN lantaran PTUN merupakan peradilan kebijakan. Peradilan kebijakan itu muncul dari lembaga eksekutif.

Sementara, KPU bukan bagian dari lembaga eksekutif sehingga tak boleh ada intervensi dari pihak lain.

Baca juga: Fahri Hamzah: Surat Jokowi ke KPU agar OSO Jadi Caleg DPD adalah Konyol

"Karena ini ptusan PTUN berkaitan dengan KPU, mestinya nggak perlu kemudian pemerintah ikut campur, apalagi ini kan ruang-ruang kebijakan pemilu," ujar Feri.

Apalagi, sikap yang diambil KPU tak memasukkan nama OSO berlandaskan pada putusan MK nomor 30/2018 yang melarang calon anggota DPD memiliki jabatan kepengurusan di partai politik.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X