Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LBH Pers Identifiaksi 3 Jenis Kekerasan Baru terhadap Wartawan

Kompas.com - 05/04/2019, 16:34 WIB
Abba Gabrillin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin mengatakan, lembaganya memiliki data jumlah kekerasan jurnalisme yang lebih tinggi dibanding lembaga lain.

Menurut Wahyudin, hal itu disebabkan karena LBH Pers mengidentifikasi jenis kekerasan baru terhadap wartawan dan jurnalisme.

"LBH Pers melihat ada bentuk pelanggaran yang semakin meluas. Kekerasan terhadap jurnalis jenisnya tidak cuma yang konvensional, tapi bisa dibilang baru," ujar Wahyudin dalam diskusi di Dewan Pers, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Baca juga: Kontras: Kekerasan terhadap Wartawan Tanda Terancamnya Demokrasi

Pertama, kekerasan berupa kriminalisasi terhadap narasumber. Menurut Wahyudin, pemidanaan terhadap narsumber termasuk kategori kekerasan dalam jurnalisme.

Wahyudin mengatakan, narasumber adalah bagian dari sebuah karya jurnalistik. Dengan demikian, pertanggungjawaban suatu pemberitaan bukan khusus kepada narsumber, tetapi ada keterlibatan redaksi.

"Ketika upaya pemidanaan lolos, lalu narasumber itu dipidana, maka teman-teman jurnalis akan sulit di kemudian hari untuk mencari narasumber. Itu sangat merugikan publik," kata Wahyudin.

Bentuk kekerasan jenis baru lainnya adalah pelanggaran terhadap privasi jurnalis. Dalam kasus ini, menurut Wahyudin, akun media sosial milik jurnalis paling sering menjadi sasaran pihak-pihak yang merasa dirugikan atas sebuah pemberitaan.

Sebagai contoh, artikel yang mencantumkan nama penulis secara lengkap, memudahkan pihak lain untuk menemukan akun media sosial. Pihak yang ingin melakukan penyerangan kemudian menyebarkan foto akun media sosial jurnalis dan disebarkan secara lebih luas.

Akibatnya, jurnalis pemilik akun media sosial tersebut menjadi target sasaran hinaan atau hujatan. Bahkan, menurut Wahyudin, seringkali ucapan hinaan dalam kolom komentar disertai ajakan melakukan kekerasan.

Baca juga: Gabungan Lembaga Pers Bentuk Komite Keselamatan Jurnalis

"Butuh kesadaran privasi di dunia internet. Jurnalis harus sadar pekerjaannya berpotensi menimbulkan kekerasan," kata Wahyudin.

Wahyudin kemudian menjelaskan satu bentuk lain lagi kekerasan terhadap jurnalisme, yakni kriminalisasi terhadap penyebar karya jurnalistik. Dalam kasus ini, banyak orang yang hanya menyebarkan sebuah pemberitaan, lalu dikenakan pidana.

"Ini pelanggaran kebebadan pers. Dalam persidangan yang akan diuji adalah karya jurnalistiknya. Jadi kalau pemidanaan lolos, maka karya jurnalistik yang sebenarnya dipidanakan," kata Wahyudin.

Kompas TV Di Surabaya, polisi akan meminta rekomendasi dari Dewan Pers terkait laporan pemberitaan yang dilakukan oleh media online Tirto.id yang memicu polemik di masyarakat. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Frans Barung Mangera menyatakan pihaknya masih akan menyelidik lebih lanjut laporan salah satu media online Tirto.id yang dilakukan oleh Satkorwil Banser Jawa Timur. Frans Barung membenarkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dewan Pers sebagai saksi ahli dalam bidang jurnalistik. #Tirto #DewanPers #Jokowi Maruf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku 'Kakak Saya Jenderal' Berujung Diusut Puspom TNI

Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku "Kakak Saya Jenderal" Berujung Diusut Puspom TNI

Nasional
Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Nasional
Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Nasional
RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

Nasional
Rekonsiliasi Politik Pasca-Pilpres 2024 Berbasis Prinsip Kebangsaan

Rekonsiliasi Politik Pasca-Pilpres 2024 Berbasis Prinsip Kebangsaan

Nasional
Silaturahmi Politik Prabowo lewat Momen Idul Fitri dan Belum Pastinya Sikap PDI-P

Silaturahmi Politik Prabowo lewat Momen Idul Fitri dan Belum Pastinya Sikap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com