Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[KLARIFIKASI] Video yang Sebut Server KPU Menangkan Jokowi 57 Persen

Kompas.com - 05/04/2019, 14:42 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

klarifikasi

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

KOMPAS.com — Video yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur server untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2019 beredar luas di masyarakat.

Dalam video itu terdapat seseorang yang menyatakan bahwa server KPU telah memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan 57 persen suara.

Video tersebut viral di media sosial Facebook dan diunggah pada Rabu (3/4/2019).

Dengan durasi 1 menit, video telah ditanyangkan lebih dari 200.000 kali dan lebih dari 470 kali dibagikan akun Facebook lain.

Narasi yang beredar:

Video di Facebook yang menyebut server KPU telah diatur memenangkan capres dan cawapres tertentu.Facebook Video di Facebook yang menyebut server KPU telah diatur memenangkan capres dan cawapres tertentu.
Dalam video tersebut, tampak seorang laki-laki berbicara menggunakan mikrofon menyatakan bahwa KPU sengaja memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam kontestasi Pemilu 2019.

Laki-laki yang ada dalam video tersebut menyebut bahwa server milik KPU dibuat secara otomatis memenangkan pasangan calon nomor urut 01 itu dengan perolehan suara sebesar 57 persen.

Terlihat juga beberapa orang duduk di sekitar mendengarkan orasi tersebut, saat itu seperti sedang berlangsung suatu rapat.

Berikut pernyataannya:

"Di KPU saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran data (ini tak bukak saja). 01 sudah membuat angka 57 persen.

Allah itu Maha Segalanya. Server yang dibangun 7 lapis bocor, salah satunya bocor. Kita berusaha untuk menetralkan, tetapi data itu masih invalid, sampai detik ini, maka tadi saya bicara dengan Pak Alfian, "Pak ini harus dituntaskan sebelum final tanggal 17 April"
Karena begini, kalau kita nanti sudah tanggal 17, angkanya berapa yang untuk pegangan kita belum ketahuan bapak, masih angka 185. Itupun yang invalid banyak sekali"

Penelusuran Kompas.com:

Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, pihaknya tidak pernah melakukan kecurangan tersebut.

"Itu tidak benar," kata Arief saat dihubungi Kompas.com, Kamis (4/4/2019) siang.

Secara terpisah, anggota KPU, Hasyim Asy'ari, mengatakan bahwa narasi yang ada dalam video tersebut tidak sesuai fakta.

"Substansi yang disampaikan dalam video tersebut tidak benar. Tidak ada server KPU yang di luar negeri, semua di dalam negeri," ujar Hasyim.

Terkait dengan penghitungan suara, Hasyim menjelaskan, hal itu dilakukan secara manual melalui beberapa tingkatan, yaitu TPS (tempat pemungutan suara), PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com