Mensesneg: Surat Presiden kepada KPU Prosedur Normal, Bukan Intervensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan, suratnya kepada Komisi Pemilihan Umum agar mengesahkan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang sebagai calon anggota DPD bukan merupakan bentuk intervensi.

Pratikno mengaku hanya menjalankan prosedur.

"Ini prosedur normatif yang biasa kami lakukan," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Surat yang dimaksud adalah surat yang diteken Pratikno dan sudah dikirim ke KPU sejak 22 Maret 2019, namun baru beredar di kalangan wartawan.

Baca juga: Surati KPU soal OSO, Istana Dinilai Tak Cermat

Dalam surat itu, Pratikno yang mengaku diperintah Presiden Joko Widodo meminta KPU menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT.

Putusan PTUN itu membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD.

Pratikno menjelaskan, surat tersebut ia buat karena sebelumnya ada surat dari Ketua PTUN Jakarta kepada Presiden Jokowi dengan Nomor W2.TUN1.704/HK/III/2019 tanggal 4 Maret 2019.

Dalam surat itu, Ketua PTUN Jakarta menyampaikan permohonan agar Presiden memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusannya.

Surat permohonan ini disampaikan merujuk Pasal 116 UU 51 tahun 2009 tentang PTUN.

Baca juga: KPU Nilai Surat Istana soal OSO Bukan Bentuk Intervensi Presiden

Menurut Pratikno, ia hanya menindaklanjuti surat yang dikirim PTUN kepada Presiden.

"Jadi intinya setiap kali ada surat ketua PTUN, Mensesneg atas nama Presiden itu mengirim surat kepada pihak yang diwajibkan oleh PTUN untuk menindaklanjuti. Itu selalu begitu," ujar Pratikno.

"Surat Mensesneg kepada KPU itu bukan yang pertama itu sudah beberapa kali, sebagai tindaklanjut dari permohonan dari ketua PTUN," kata dia.

Kendati demikian, Presiden dan pihak istana menyerahkan kembali ke KPU untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Terserah lah KPU gimana, kan KPU punya landasan hukum untuk menindaklanjutinya. Makanya kami merujuknya kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ucap dia.

Oleh karena itu, Pratikno menegaskan bahwa surat tersebut bukan bentuk intervensi terhadap kerja penyelenggara pemilu.