Ketua DPP: Elektabilitas PPP Turun Bukan karena OTT Romahurmuziy

Kompas.com - 05/04/2019, 12:43 WIB
Ketum PPP Romahurmuziy mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Ketum PPP Romahurmuziy bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenang Jawa Timur Haris Hasanuddin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag). ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSKetum PPP Romahurmuziy mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Ketum PPP Romahurmuziy bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenang Jawa Timur Haris Hasanuddin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Lena Maryana Mukti mengatakan, turunnya elektabilitas PPP tidak disebabkan karena kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Mantan Ketua Umum Romahurmuziy. Ia mengatakan, PPP telah menyelesaikan kasus tersebut dengan baik.

"Kasus yang dihadapi oleh mantan ketua umum kami ini tidak berpengaruh, dan kami terus bekerja dan kasus ini sudah kami selesaikan dengan baik," kata Lena saat dihubungi Kompas.com, Jumat, (5/4/2019).

Hal itu disampaikan Lena menanggapi hasil survei terbaru Charta Politika 19-25 Maret 2019 yang menunjukkan PPP mengalami penurunan elektabilitas karena OTT Romahurmuziy.

Baca juga: Survei Charta Politika: Lima Parpol Sulit Lolos ke DPR

Lena mengatakan, PPP memiliki organisasi partai yang tak bergantung pada satu figur ketua umum saja, tetapi berjalan berdasarkan kinerja seluruh kader. Ia mengatakan, saat ini organisasi di tubuh PPP berjalan dengan baik dan berpengalaman.

"PPP punya organisasinya adalah organisasi kader yang tidak tergantung pada satu ketua umum dan bekerja berjalan dengan baik dan Partai PPP adalah partai yang cukup berpengalaman," ujarnya.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas PPP Turun karena OTT Romahurmuziy

Lena menilai saat turun ke masyarakat dan bertemu pemilih, masih banyak pemilih yang tetap percaya pada partai berlambang ka'bah itu. Meskipun, ada pertanyaan terkait kasus yang menimpa mantan ketua umum PPP, ia menjelaskan kepada masyarakat apa yang terjadi.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lena Maryana Mukti seusai menjadi pembicara dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lena Maryana Mukti seusai menjadi pembicara dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2018).

"Kami jelaskan tapi sejauh ini nggak ada saya turun ke bawah bertemu dengan para pemilih yang pemilih loyalnya ka'bah tetap memilih ka'bah kok," tuturnya.

Lena mengatakan, kejadian serupa pernah dialami PPP di tahun 2014 saat Ketua Umum Suryadharma Ali berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, PPP tetap eksis diantara partai politik lainnya.

Baca juga: Charta Politika: Euforia Pilpres Membuat Masyarakat Lupakan Pemilihan Legislatif

"Situasi seperti ini kami juga alami pada 2014 Suryadharma Ali PPP alhamdulillah suaranya tetap eksis. Kami yang berpengalaman, lah," pungkasnya.

Lebih lanjut, Lena mengatakan survei tersebut hanya memotret persepsi segelintir masyarakat dan tidak menyeluruh. Oleh karena itu, menurutnya, PPP masih berpeluang lolos ambang batas Parlementery Threshold (PT).

"Survei itu kan memotret persepsi masyarakat saat ini dan dan itu hanya segelintir orang dan biasanya survei itu kan diambil di kelas-kelas menengah hanya beberapa sampelnya tidak menyeluruh," pungkasnya.

Baca juga: Diajak Satukan PPP, Humphrey Ingatkan agar Tak Ada Intervensi Pihak Lain

Sebelumnya, Direktur Riset Charta Politika Muslimin mengatakan, pada survei periode 22 Desember 2018-2 Januari 2019 elektabilitas PPP masih pada angka 4,3 persen. Sementara, pada survei periode 1-9 Maret 2019, elektabilitas PPP sebesar 3,6 persen.

Pada survei terbaru 19-25 Maret 2019, elektabilitas PPP kembali turun ke angka 2,4 persen. Survei terakhir ini digelar hanya berselang empat hari setelah Romahurmuziy ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Penurunan ini bisa dikatakan karena PPP mengalami goncangan politik saat ketumnya terkena OTT KPK. Dan survei ini dilakukan dalam rentang waktu yang hampir bersamaan dengan OTT," kata Muslimin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Temukan 37 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

Bawaslu Temukan 37 Dugaan Pelanggaran Politik Uang pada Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

Nasional
KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

Nasional
Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Nasional
Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Nasional
Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Nasional
Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Nasional
IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

Nasional
Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Nasional
Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Nasional
Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Nasional
OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

Nasional
Ditangkap KPK, Pejabat Kemensos Diduga Terima Gratifikasi Program Bansos Covid-19

Ditangkap KPK, Pejabat Kemensos Diduga Terima Gratifikasi Program Bansos Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X