Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/04/2019, 09:05 WIB
Retia Kartika Dewi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Warganet memprotes video iklan yang mengkampanyekan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu 2019. Sebab, iklan berdurasi sekitar 1 menit itu dianggap menstigma penyandang disabilitas mental.

Dalam iklan tersebut, digambarkan bahwa seorang mantan sopir yang juga penyandang disabilitas mental, membawa kabur seorang perempuan saat suaminya yang merupakan seorang sopir menghentikan truknya karena suatu kebutuhan.

Sebagai bentuk protes terhadap iklan itu, warganet ramai-ramai menandatangani petisi di Change.org. Petisi berjudul "Stop Iklan Kampanye Pemilu yang Menstigma Disabilitas Mental" itu dibuat pada Kamis (4/4/2019).

Petisi ini digalang oleh Aliansi Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa yang terdiri dari sembilan lembaga. Hingga pukul 08.50 WIB pada Jumat (5/4/2019), sudah ada 2.585 orang yang menandatangani petisi ini.

Menurut Ketua Komunitas Peduli Skizrofenia Indonesia, Bagus Utomo, petisi dibuat agar masyarakat tidak salah paham tentang penyandang disabilitas mental.

"Kami berjuang untuk menghapus stigma gila, agar orang tidak malu berkonsultasi ke psikolog dan psikiater atau rumah sakit jiwa," ujar Bagus saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (4/4/2019).

Salah satu bentuk salah paham yang digambarkan dalam iklan PKS adalah menstigma penyandang disabilitas mental sangat berbahaya bagi orang lain, bahkan bisa melakukan penculikan.

Bagus menilai bahwa iklan kampanye PKS itu merendahkan martabat orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ.

"Politikus senang karena ODGJ bisa dijadikan kambing hitam untuk meresahkan masyarakat atas isu penculikan anak, dan diejek di berbagai media sosial hanya karena ingin melaksanakan hak pilih sebagai warga negara," kata dia.

Menurut Bagus, sudah terlalu banyak liputan media tentang ODGJ identik dengan kekerasan, tindak kriminal, hal yang menakutkan, dan lain sebagainya. Padahal, stigma yang salah itu membuat mereka jadi malu, terutama untuk mendapatkan pengobatan.

"Orang jadi malu berobat. Akibatnya banyak yang terlambat ditangani dan gangguannya menjadi berat. Dipasung atau ditelantarkan. Karena stigma gila, pemerintah juga ogah-ogahan menangani masalah kesehatan jiwa," ujar Bagus.

"Selama ini kami berjuang bertahun-tahun mengangkat kisah-kisah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang pulih dan mandiri," kata dia.

Tanggapan PKS

Partai Keadilan Sejahtera menyatakan bahwa pembuatan iklan itu tidak bermaksud untuk menghadirkan stigma negatif terhadap ODGJ.

Menurut Ketua DPP PKS Ledia Hanifa, iklan tersebut semestinya memfokuskan program PKS yang ingin memperjuangkan adanya SIM seumur hidup dan penghapusan pajak kendaraan bermotor.

"Kemarin ada beberapa hal yang sudah kami perbaiki. Kami sama sekali tidak ada maksud untuk melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas itu," ujar Ledia saat dihubungi Kompas.com, Kamis malam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Data Pemilih Diduga Bocor, Menkominfo: KPU Bilang Datanya Diambil

Data Pemilih Diduga Bocor, Menkominfo: KPU Bilang Datanya Diambil

Nasional
Data Pemilih Diduga Bocor, Ketua KPU: Sedang Dicek Kebenarannya

Data Pemilih Diduga Bocor, Ketua KPU: Sedang Dicek Kebenarannya

Nasional
Anies Kampanye Temui Petani di Pangalengan, Sebut Persediaan Pupuk Jadi Keluhan Utama

Anies Kampanye Temui Petani di Pangalengan, Sebut Persediaan Pupuk Jadi Keluhan Utama

Nasional
Kemungkinan Krisis dan Resesi Menguat, Jokowi: Kita Harus Waspada

Kemungkinan Krisis dan Resesi Menguat, Jokowi: Kita Harus Waspada

Nasional
Diduga Diretas, KPU: Data DPT Juga Ada di Parpol dan Bawaslu

Diduga Diretas, KPU: Data DPT Juga Ada di Parpol dan Bawaslu

Nasional
Stefanus Roy Rening Tolak Keterangan Lukas Enembe Dibacakan dalam Sidang

Stefanus Roy Rening Tolak Keterangan Lukas Enembe Dibacakan dalam Sidang

Nasional
KPU Harap Capres-Cawapres Bicara Realistis Saat Debat, Tak Muluk-muluk atau Terlalu Tinggi

KPU Harap Capres-Cawapres Bicara Realistis Saat Debat, Tak Muluk-muluk atau Terlalu Tinggi

Nasional
Sudah Berstatus Tersangka, Firli Bahuri Masih Pimpin Ekspose Penetapan Tersangka Kasus DJKA

Sudah Berstatus Tersangka, Firli Bahuri Masih Pimpin Ekspose Penetapan Tersangka Kasus DJKA

Nasional
Sakit, Lukas Enembe Tak Hadir Jadi Saksi di Sidang Stefanus Roy Rening

Sakit, Lukas Enembe Tak Hadir Jadi Saksi di Sidang Stefanus Roy Rening

Nasional
Jokowi Soroti Realisasi Anggaran yang Menumpuk di Akhir Tahun

Jokowi Soroti Realisasi Anggaran yang Menumpuk di Akhir Tahun

Nasional
Perludem: Pemilih Hanya Ramai soal Pilpres, padahal Ada 5 Pemilihan

Perludem: Pemilih Hanya Ramai soal Pilpres, padahal Ada 5 Pemilihan

Nasional
Isi Seminar Kebangsaan, Mahfud: Enggak Usah Kampanye, Sudah Tahulah Mau Pilih Siapa

Isi Seminar Kebangsaan, Mahfud: Enggak Usah Kampanye, Sudah Tahulah Mau Pilih Siapa

Nasional
Ganjar-Mahfud Dinilai Galau Tentukan 'Branding' Kampanye

Ganjar-Mahfud Dinilai Galau Tentukan "Branding" Kampanye

Nasional
Jokowi Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Tak Buka Celah Penyalahgunaan Anggaran

Jokowi Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Tak Buka Celah Penyalahgunaan Anggaran

Nasional
Firli Bahuri Dijadwalkan Diperiksa sebagai Tersangka, Eks Penyidik KPK: Tak Ada Lagi Absen Berdalih Dinas

Firli Bahuri Dijadwalkan Diperiksa sebagai Tersangka, Eks Penyidik KPK: Tak Ada Lagi Absen Berdalih Dinas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com