Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Sulit Manipulasi Suara Hasil Pemilu

Kompas.com - 04/04/2019, 23:29 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya tak mungkin melakukan manipulasi hasil suara pemilu.

Manipulasi hasil suara tak bisa dilakukan secara sepihak karena prosesnya sulit.

Pernyataan ini menanggapi kabar hoaks yang menyebut server KPU di Singapura sudah disetting untuk memenangkan salah satu pasangan capres cawapres.

"Kalau misalkan pihak penyelenggara sendirian yang memanipulasi, itu hampir nggak mungkin. Jadi kalau memang mau manipulasi, harus berjamaah manipulasinya, bersepakat untuk manipulasi, tapi apakah mungkin? Nggak mungkin," kata Hasyim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2019).

Baca juga: KPU Tegaskan Tak Punya Server di Luar Negeri

Manipulasi hasil suara sulit dilakukan karena jumlah partai politik peserta pemilu banyak. Jika ada setengah dari jumlah peserta yang diuntungkan, setengah peserta lain pasti tak mau terima.

Demikian pula dengan dua pasangan capres-cawapres dan calon anggota DPD, DPR RI, maupun DPRD.

"Misalnya yang paling banyak Jawa Barat ada 50 calon, Sulawesi Tenggara ada 49 calon. Saya meyakini nggak mungkin orang kemudian bersepakat dalam arti bermufakat jahat untuk memanipulasi hasil penghitungan suara, itu nggak mungkin," ujar Hasyim.

Baca juga: KPU Bantah Kabar di Medsos soal Atur Server untuk Menangkan Capres Tertentu

Pada prinsipnya, kegiatan pemungutan suara dilakukan secara terbuka, tidak tersembunyi, dan melibatkan banyak orang.

Hasyim justru berharap, seluruh pihak, tak hanya penyelenggara pemilu, tetapi masyarakat, pemilih, dan saksi-saksi, untuk memantau proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

"Hal ini untuk menepis tuduhan-tuduhan ini yang seringkali dimunculkan bahwa ada manipulasi. Sehingga bisa kita cegah bersama-sama kalau ada orang yang berniat untuk melakukan manipulasi hasil penghitungan suara," ujar dia.

Baca juga: Viral Video yang Tuding Jokowi Disiapkan Menang 57 Persen, Ini Kata KPU

Sebelumnya, beredar kabar bahwa server KPU di Singapura sudah menyetting kemenangan salah satu pasangan capres cawapres.

Kabar tersebut beredar melalui Facebook, Twitter, hingga Instagram.

Akun Facebook bernama Rahmi Zainuddin Ilyas mengunggah informasi tersebut. Ia menggunggah video yang berjudul "Wow server KPU ternyata sudah Disetting 01 menang 57% tapi Jebol Atas Kebesaran Allah Meskipun Sudah Dipasang 3 Lapis".

Baca juga: KPU Akan Laporkan Hoaks Setting-an Server ke Bareskrim

Dalam unggahan tersebut disertakan caption, "Astaghfirullah, semua terbongkar atas kebesaran dan kekuasaan serta kehendak Allah semata".

Muncul juga informasi yang beredar demikian, "Breaking News! Pak Wahyu mantan staf Jokowi di Solo bongkar server KPU di Singapura udah setting kemenangan 01 57%!!!, Jebol salah satu dari 7 servernya. Sebarkan. Viralkan."

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan akun media sosial penyebar video yang menyebutkan ada <em>setting</em>-an <em>server</em> untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketua KPU Arief Budiman berserta komisioner kpu datang ke bareskrim membawa alat bukti untuk diserahkan ke penyidik. Mereka melaporkan akun media sosial yang dengan sengaja menyebarkan informasi bohong atau hoaks terkait adanya settingan di pilpres nanti. Sebelumnya video sekelompok orang yang sedang menggelar rapat viral di media sosial. #SettinganServerKPU #ServerKPU #BeritaHoaks

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com