Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: PSI dan Perindo Berpeluang Lolos ke Parlemen

Kompas.com - 04/04/2019, 19:47 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Charta Politika 19-25 Maret menunjukkan ada dua partai politik baru yang berpeluang menempatkan wakilnya di DPR RI, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Perindo.

Direktur Riset Charta Politika Muslimin mengatakan, elektabilitas PSI dan Perindo berdasarkan hasil survei memang belum melewati ambang batas lolos ke parlemen sebesar 4 persen.

PSI mendapat elektabilitas tertinggi sebagai partai baru di angka 2,2 persen responden. Sementara Perindo menyusul tipis di bawahnya dengan 2 persen.

Baca juga: Charta Politika: Euforia Pilpres Membuat Masyarakat Lupakan Pemilihan Legislatif

Namun, jika mempertimbangkan margin of errror survei sebesar 2,19 persen, maka elektabilitas PSI dan Perindo bisa mencapai lebih dari empat persen.

"Kalau dilihat, empat partai ini, punya kesempatan lolos ke DPR karena terdapat margin of error. PSI bisa saja angkanya sudah 4 persen," kata Muslimin saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Kamis (4/3/2019).

Selain memperhitungkan margin of error, survei ini juga menunjukkan ada 11 persen responden yang belum menentukan pilihan atau tidak menjawab.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas PPP Turun karena OTT Romahurmuziy

Sebelas persen responden tersebut bisa jadi mengalihkan suaranya ke Perindo dan PSI.

"Saya kira kedua parpol ini punya peluang lolos dengan catatan partai ini mampu mengambil sisa suara," ujar dia.

Sementara itu, dua partai pendatang baru lainnya yakni Partai Berkarya dan Partai Garuda dinilai sulit untuk lolos ke Senayan. Sebab, elektabilitas kedua parpol masih jauh dari syarat lolos ke parlemen sebesar empat persen.

Baca juga: Survei Charta Politika: Lima Parpol Sulit Lolos ke DPR

Partai Garuda hanya dipilih oleh 0,2 persen responden, sementara Partai Berkarya 0,1 persen. Meski sudah ditambah margin of error 2,19 persen, elektabilitas kedua parpol masih dibawah 4 persen.

Juru bicara PSI Andy Budiman di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).  CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Juru bicara PSI Andy Budiman di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).

"Secara teknis sulit bagi dua parpol ini untuk lolos ambang batas," kata Muslimin.

Figur Ketum PSI

Juru Bicara PSI Andy Budiman yang hadir dalam rilis survei tersebut percaya diri partainya bisa menembus ambang batas parlemen. Menurut dia, pemilih semakin bertambah karena banyak yang senang dengan ketokohan Ketua Umum PSI Grace Natalie.

Baca juga: Survei Charta Politika: PDI-P 25,3 Persen, Gerindra 16,2 Persen

"Kami yakin apa yang kami alami saat ini hasil komunikasi yang efektif. Antara lain orang memilih PSI karena figur ketua umum kami Grace Natalie," kata Andy.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 2000 responden yang terbesar di 34 provinsi. Survei ini menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error plus minus 2,19 persen pada tingkat kepercayan 95 persen.

Kompas TV Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM menemukan data makin tinggi percakapan dan ajakan golput di media sosial. Percakapan mengenai golput terkonsentrasi di Pulau Jawa. Apakah perbincangan mengenai golput di media sosial bisa berdampak pada Pemilu 2019? Dan langkah apa yang harus diambil agar potensi golput tidak meningkat? Untuk membahasnya kita bersama Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya. Dan melalui sambungan <em>skype</em> sudah ada Peneliti Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Arya Budi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com