Sejumlah Pengamat Menyayangkan Pernyataan Amien Rais yang Dianggap Menebar Ketakutan

Kompas.com - 04/04/2019, 18:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengamat politik menyayangkan pernyataan Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais, yang menyebutkan penggunaan people power jika terjadi kecurangan pada Pemilu 2019.

Pernyataan Amien dinilai kontradiktif dengan sistem demokrasi dan dianggap menebar ketakutan.

"Kami sangat menyayangkan statement Pak Amien Rais. Kalau disebut kebodohan memang kebodohan, menebar politik ketakutan, ini yang disebut kontra-demokrasi," kata Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo dalam sebuah diskusi di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Timur, Kamis (4/4/2019).

Baca juga: Jokowi: Amien Rais Jangan Menakut-nakuti, Ini Pesta Demokrasi

Senada dengan Ari, Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, ancaman people power dari Amien Rais bisa menyebabkan pemilih menjadi takut untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Yang saya khawatirkan itu punya implikasi psikologis kepada pemilih. Ini yang mulai kita dengar rasa takut untuk datang ke TPS, untuk menggunakan hak pilihnya karena khawatir kemudian mereka akan diintimidasi. Kemudian akan terjadi apa yang disebut people power itu," ujar Ray.

Selain berlebihan, pernyataan Amien Rais juga dinilai sebagai upaya menggerakkan massa yang bertujuan untuk kepentingan politik atau kekuasaan.

Baca juga: Amien Rais Ingin People Power, Maruf Amin Sebut Jangan Tiru Negara Lain

Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah David Krisna Alka mengatakan, people power berpotensi merusak demokrasi. Sebab, hak politik ditekan oleh ancaman tersebut.

"Ini mungkin kefrustrasian politik Beliau (Amien Rais) sebagai bapak reformasi bisa jadi seperti itu. Karena dia merekam suara politik rakyat, mengkhianati alat demokrasi karena menekan kebebasan masyarakat untuk memilih," ujar David.

Para pengamat menilai, pengerahan massa dilakukan jika suatu negara tak punya lembaga hukum yang bisa memfasilitasi sengketa pemilu. Hal ini tidak terjadi di Indonesia yang memiliki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai saluran sengketa proses pemilu.

Selain itu, ada pula Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi saluran untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

Baca juga: MK Sebut Pernyataan Amien Rais Menghina Lembaga Hukum

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Nasional
BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

Nasional
Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Nasional
MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

Nasional
40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

Nasional
Profil Adam Malik, Wartawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-3 RI

Profil Adam Malik, Wartawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-3 RI

Nasional
Imparsial Minta Penunjukkan Perwira TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah Ditinjau Ulang

Imparsial Minta Penunjukkan Perwira TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah Ditinjau Ulang

Nasional
BKN: Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Bakal Disanksi karena Rugikan Negara

BKN: Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Bakal Disanksi karena Rugikan Negara

Nasional
KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.