Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

H-13 Pencoblosan, Mendagri Ingatkan Publik Gunakan Hak Pilih

Kompas.com - 04/04/2019, 18:01 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kurang dari dua minggu menuju hari pencoblosan pada 17 April 2019, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Tjahjo menuturkan, masyarakat bebas memilih asal menggunakan hati nurani. Partisipasi publik, katanya, menjadi faktor untuk mengukur kesuksesan pemilu.

"Saya kira sekarang sedang muncul masalah golput, ya mari kita ingatkan bahwa tingkat suksesnya pemilu ada pada partisipasi politik masyarakat. Jangan golput," kata Tjahjo saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).

Baca juga: Anggaran Pemilu Tembus Rp 25 T, Jokowi Minta Warga Jangan Golput

Apalagi, ia mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah memperbolehkan penggunaan surat keterangan (suket) perekaman e-KTP untuk mencoblos.

Hal itu merupakan putusan MK terhadap gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dengan nomor perkara 20/PUU-XVII/2019.

Oleh karena itu, ia pun mengajak masyarakat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mencoblos.

Baca juga: Ini Strategi KPU Tekan Angka Golput

Tjahjo juga mengimbau agar para kandidat berkampanye sesuai aturan dan tidak menyebarkan kebencian.

"Jadi masalah tingkat partisipasi, mari menggerakkan dan mengorganisir masyarakat. Jangan golput. Gunakan hak pilih, ya makanya tadi kita ingatkan kampanye yang sopan, beretika, jangan berujar kebencian," tutur dia.

Kompas TV Upaya meraih tingkat partisipasi pemilih di Pemilu 2019 menjadi semakin penting di tengah adanya kecenderungan penurunan tingkat partisipasi publik dalam pemilu. Padahal tingkat partisipasi pemilih menjadi salah satu ukuran keberhasilan pemilu. Seberapa besar ancaman terhadap tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019? Dan apa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau memberikan suaranya di TPS nanti? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes. Kemudian ada Pendiri Netgrit, Hadar Nafis Gumay. Serta Sekretaris Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, I Gede Nyoman Surata. #Golput #Pemilu2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com