Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Capres-Cawapres Dinilai Sudah Sulit Berubah

Kompas.com - 04/04/2019, 16:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, telah terjadi pembekuan di antara pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pembekuan ini berdampak pada angka elektabilitas paslon yang sulit untuk berubah. Pembekuan diartikan, masing-masing pemilih paslon tak bergerak lagi. 

Bahkan, di sisa waktu kampanye ini, debat pilpres maupun kampanye terbuka sudah tidak banyak berpengaruh.

"Sudah terjadi pembekuan, baik kepada (pendukung) 01 dan 02 yang sepertinya tidak akan berubah. Nah, oleh karena itu, baik kampanye terbuka, maupun dalam debat, ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh lagi untuk meningkatkan elektabilitas," kata Ray saat ditemui di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Timur, Kamis (4/4/2019).

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas PPP Turun karena OTT Romahurmuziy

Ray menyebut, elektabilitas kedua paslon saat ini sulit untuk naik. Itu karena, banyak pendukung yang fanatik terhadap kedua paslon. 

Waktu kampanye yang sudah mencapai lebih dari enam bulan tidak bisa mengubah pilihan para pendukung fanatik tersebut. Apalagi, saat ini sisa waktu kurang dari dua pekan, semakin memperkecil kemungkinan perubahan pilihan.

"Fanatisme poltik itu artinya orang mau diapain pun sudah tidak akan mengubah pilihan politiknya," ujar dia.

Baca juga: Deddy Mizwar Klaim Elektabilitas Jokowi-Maruf Unggul Tipis di Jawa Barat

Begitupun dengan para pemilih yang masih belum menentukan pilihan, angkanya juga diprediksi bakal stagnan.

"Makanya pertanyaannya bukan meningkatkan elektabilitas, kalau dalam bacaan saya, tapi mempertahankan elektabilitas," tegas Ray.

Kampanye dimulai sejak 23 September 2018 dan akan ditutup 13 April 2019. Sementara itu, khusus kampanye terbuka atau rapat umum baru dimulai 24 Maret 2019. Dan pemungutan suara digelar secara serentak 17 April 2019.

Kompas TV Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas jelang Pilpres 2019. Dalam rilisnya, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Joko Widodo-Ma’ruf Amin berada pada angka 55,4 persen. Sementara, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menunjukkan elektabilitasnya sebesar 37,4 persen. Sementara itu, masih ada 7,2 persen yang menjawab tidak tahu dalam survei ini. Survei ini dilakukan pada 22-29 Maret dengan margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. #SurveiIndikator #ElektabilitasCapres #JokowiVsPrabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com