Charta Politika: Euforia Pilpres Membuat Masyarakat Lupakan Pemilihan Legislatif

Kompas.com - 04/04/2019, 16:26 WIB
Rilis survei Charta Politika di Jakarta, Kamis (4/4/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinRilis survei Charta Politika di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Charta Politika menunjukkan bahwa Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 cenderung dilupakan masyarakat karena euforia pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Hal itu dikatakan Direktur Riset Charta Politika, Muslimin saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Kamis (4/3/2019).

"Euforia Pilpres menyedot masyarakat sehingga hampir melupakan Pileg. Kenyataannya publik lebih merasakan geliat Pilpres," kata Muslimin.

Muslimin menjelaskan, berdasarkan hasil survei, 95 persen responden mengetahui pelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April 2019.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas PPP Turun karena OTT Romahurmuziy

Menurut dia, tingkat partisipasi atau animo masyarakat cukup tinggi untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Animo masyarakat cukup tinggi yaitu 94,7 persen bersedia mau datang ke TPS," ujar Muslimin.

Namun saat ditanya lebih lanjut kertas suara mana yang akan dicoblos terlebih dahulu, hasilnya sebesar 75,4 persen masyarakat memilih kertas suara Pilpres.

Sisanya, hanya 2,2 persen responden memilih untuk mencoblos kertas suara DPD RI, 1,4 persen memilih mencoblos surat suara DPR RI dan 1,1 persen mencoblos suara DPRD Provinsi.

Adapun, 8,1 persen lainnya memilih mencoblos surat suara DPRD Kabupaten/kota.

Baca juga: Survei Charta Politika: Jokowi Unggul di Semua Wilayah Kecuali Sumatera

"Jumlah responden yang memilih caleg DPRD Kabupaten/Kota cukup tinggi karena sosialisasi caleg calegnya yang langsung ke tingkat bawah. Namun jumlah responden yang memilih mencoblos capres jaug lebih besar," ucap Muslimin.

"Angka ini menunjukkan bahwa publik lebih tertarik pada kontestan pilpres," tambah dia.

Survei ini dilakukan pada 19-25 Maret 2019 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 2.000 responden yang terbesar di 34 provinsi. Survei ini menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error plus minus 2,19 persen pada tingkat kepercayan 95 persen.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Nasional
Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Nasional
Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Nasional
Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Nasional
KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

Nasional
Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Nasional
Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

Nasional
Kemendagri Konfirmasi ke Pemprov Sultra soal Kasus Pencabulan Anak Plt Bupati Buton Utara

Kemendagri Konfirmasi ke Pemprov Sultra soal Kasus Pencabulan Anak Plt Bupati Buton Utara

Nasional
KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

Nasional
Kapolri: Sejak Januari-Agustus 2020, Polri Ungkap 29.615 Kasus Narkoba

Kapolri: Sejak Januari-Agustus 2020, Polri Ungkap 29.615 Kasus Narkoba

Nasional
Menko PMK Minta E-Warong Bantu Sosialisasikan Pentingnya Gizi Anak

Menko PMK Minta E-Warong Bantu Sosialisasikan Pentingnya Gizi Anak

Nasional
Dalam RUU Cipta Kerja, Pesangon PHK Ditanggung oleh Pengusaha dan Pemerintah

Dalam RUU Cipta Kerja, Pesangon PHK Ditanggung oleh Pengusaha dan Pemerintah

Nasional
Ketua Komisi III DPR: Suksesnya KPK Tak Bisa Diukur dari Banyaknya Orang yang Ditangkap

Ketua Komisi III DPR: Suksesnya KPK Tak Bisa Diukur dari Banyaknya Orang yang Ditangkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X