Kompas.com - 04/04/2019, 14:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah adanya kabar yang menyebut server KPU di Singapura sudah diatur sedemikian rupa untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, kabar yang dimuat dalam video yang tersebar di sejumlah sosial media itu adalah hoaks.

"Disampaikan seolah-olah sistem KPU sudah di-setting memenangi calon presidem tertentu, sudah di-setting dengan jumlah persentase, itu tidak benar," kata Hasyim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/3/2019).

Hasyim menjelaskan, KPU tidak mempunyai server di luar negeri. Server KPU seluruhnya hanya ada di dalam negeri. 

Baca juga: KPU Mamuju Temukan 2000 Lebih Surat Suara Rusak, Ini Penyebabnya

Selanjutnya, kata Hasyim, tidak benar pula jika proses penghitungan suara dilakukan melalui sistem teknologi informasi.

Penghitungan suara dilakukan secara manual mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tingkat nasional.

"Jadi mulai dari perhitungan suara di TPS, itu kemudian dilakukan dan dituangkan pertama kali dalam formulir C1 besar yang plano itu. Tentang siapa memperoleh suara berapa, partai berapa dapat suara berapa, calon apa dapat suara berapa itu dituangkan di situ," terang Hasyim.

Siapapun diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir C1 plano baik melalui video maupun foto. Hal ini sebagai bagian dari pengawasan penghitungan suara, bukan hanya oleh saksi atau panitia pengawas pemilu.

Selanjutnya, formulir C1 plano disalin ke formulir C1 yang ukurannya lebih kecil seperti ukuran kuarto.

"Dari sini kemudian dipakai untuk membuat salinan yang akan disampaikan pada masing-masing saksi pada panwas TPS," ujar Hasyim.

Hasil catatan formulir tersebutlah yang kemudian akan discan oleh KPU kabupaten/kota untuk kemudian diunggah ke website KPU.

Artinya, informasi yang diunggah di website KPU itu sudah diketahui di TPS-TPS.

Baca juga: Viral Video yang Tuding Jokowi Disiapkan Menang 57 Persen, Ini Kata KPU

"Kalau model settingan kan dia udah setting dulu baru di lapangan (hasil suara) berapa, tidak begitu logika prosesnya. Logika prosesnya adalah hitung dulu di lapangan baru kemudian disampaikan KPU," ujar Hasyim. 

Proses penghitungan semacam ini bukan kali pertama digunakan. Pada Pemilu 2014 KPU melakukan mekanisme yang sama.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa server KPU di Singapura sudah diatur untuk kemenangan salah satu pasangan capres cawapres. Kabar tersebut tersebar melalui Facebook, Twitter, hingga Instagram.

Kompas TV Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyatakan penyelesaian permasalahan pemilu telah diatur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Arief berharap segala persoalan yang berkaitan dengan pemilihan umum dapat diselesaikan secara hukum melalui Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, hingga pengadilan. Komisi Pemilihan Umum menegaskan upaya mengerahkan people power jika terjadi kecurangan pemilu tak akan mengubah hasil penghitungan suara pemilu 2019. #AncamanAmienRais #PeoplePower #AmienRais
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Nasional
Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Nasional
Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Nasional
MIND ID Kerja Sama dengan Kementerian BUMN Gelar Employee Volunteering

MIND ID Kerja Sama dengan Kementerian BUMN Gelar Employee Volunteering

Nasional
Demi Hasil Perikanan Berkualitas, Kementerian KP Beri Pelatihan HACCP untuk Siswa SMKN 1 Puring Kebumen

Demi Hasil Perikanan Berkualitas, Kementerian KP Beri Pelatihan HACCP untuk Siswa SMKN 1 Puring Kebumen

Nasional
Koalisi PKB-Gerindra Bakal Diresmikan, Nasdem Tutup Peluang Bergabung

Koalisi PKB-Gerindra Bakal Diresmikan, Nasdem Tutup Peluang Bergabung

Nasional
Risma Sebut Hanya 3 dari 176 Lembaga Amal yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

Risma Sebut Hanya 3 dari 176 Lembaga Amal yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

Nasional
Alasan Usul TNI Aktif Isi Jabatan Sipil demi Penataan TNI Diragukan

Alasan Usul TNI Aktif Isi Jabatan Sipil demi Penataan TNI Diragukan

Nasional
Bantah Ditangkap Polisi, Bambang Widjojanto: Ngawur

Bantah Ditangkap Polisi, Bambang Widjojanto: Ngawur

Nasional
Sidang Kasus Suap Dana PEN, Jaksa KPK Hadirkan Bupati Nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur

Sidang Kasus Suap Dana PEN, Jaksa KPK Hadirkan Bupati Nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur

Nasional
Bawaslu Didesak Penuhi Keterwakilan Perempuan pada Seleksi Anggota di Daerah Berikutnya

Bawaslu Didesak Penuhi Keterwakilan Perempuan pada Seleksi Anggota di Daerah Berikutnya

Nasional
Moeldoko: Pemimpin Indonesia ke Depan Harus Memiliki Kapasitas Tinggi

Moeldoko: Pemimpin Indonesia ke Depan Harus Memiliki Kapasitas Tinggi

Nasional
Eks Pejabat PT Adhi Karya Dono Purwoko Divonis 5 Tahun Penjara, Lebih Tinggi dari Tuntutan

Eks Pejabat PT Adhi Karya Dono Purwoko Divonis 5 Tahun Penjara, Lebih Tinggi dari Tuntutan

Nasional
Komnas HAM Jadwalkan Panggil Istri Ferdy Sambo Jumat 12 Agustus

Komnas HAM Jadwalkan Panggil Istri Ferdy Sambo Jumat 12 Agustus

Nasional
Cerita Megawati Diundang Putin ke Rusia, Mau Datang asal Pulang Bawa Alutsista

Cerita Megawati Diundang Putin ke Rusia, Mau Datang asal Pulang Bawa Alutsista

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.