KOMPAS.com – Pemilu 2019 sudah di depan mata. Tak kurang dari dua pekan mendatang, masyarakat Indonesia akan merayakan pesta demokrasi menentukan presiden-wakil presiden, juga anggota DPR, DPRD Tingkat I dan II, juga DPD.
Indonesia sudah berkali-kali menyelenggarakan pemilu, meski begitu peluang untuk terjadi kecurangan selalu ada. Praktik curang seperti politik uang, penggelembungan atau penggelapan suara tentunya mungkin saja terjadi.
Menurut Anggota Badan Pengawas Pemilu Mochammad Afifuddin (Bawaslu), salah satu pos rawan terjadi kecurangan terletak pada proses pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Misalnya, ketika ditemukan 103 WNA terdaftar dalam DPT.
Tidak hanya proses penyusunan DPT, kerawanan pelanggaran juga dapat terjadi di bagian lainnya.
"Menurut IKP (Indeks Kerawanan Pemilu), kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar," kata Afif.
Baca juga: Bawaslu: Pendataan Pemilih Pemilu Rawan Kecurangan
Untuk itu, penting bagi semua pihak, termasuk masyarakat, untuk turut terlibat langsung mengamankan pesta demokrasi lima tahunan ini dengan cara aktif mengawal jalannya pemilu.
Pada 2014, sebuah organisasi bernama Kawalpemilu.org lahir dari gagasan seorang praktisi teknologi informasi asal Gresik bernama Ainun Najib.
Organisasi berbasis relawan ini sukses mengawal Pemilu 2014 dengan cara mendigitasi ratusan ribu formulir C1 Salinan yang ada di website KPU.
Namun, ada yang lebih penting dari formulir C1 Salinan, yakni formulir C1 Plano. Di inilah rekap otentik hasil pemilihan suatu TPS dituliskan. Data ini akan terpampang di masing-masing TPS setelah proses penghitungan selesai, sebelum dikirim ke website KPU.
Tahun ini, Kawalpemilu.org membutuhkan kontribusi dari sebanyak mungkin relawan dari seluruh Indonesia untuk ikut melaporkan hasil pemilu di sekitarnya melalui teknologi.
Bekerja sama dengan Network for Democracy and Electoral Integrity, gerakan ini bernama Kawal Pemilu-Jaga Suara (KPJS).
Baca juga: KawalPemilu.org dan Netgrit Bentuk Gerakan Kawal Penghitungan Suara
Masyarakat diminta memfoto formulir C1 Plano yang dipampang di TPS-nya, kemudian mengunggahnya ke upload.kawalpemilu.org.
Semakin banyak formulir C1 Plano yang terlaporkan, berarti semakin banyak data yang terjaga kebenarannya. Melalui KPSJ, data perolehan suara bisa dikawal bersama-sama, semua orang bisa memverifikasinya jika terjadi kejanggalan.
Berdasarkan data Kawalpemiu.org, pada 2014 terdapat sekitar 470.000 TPS yang terpantau. Sementara tahun ini jumlahnya meningkat hampir dua kali lipat menjadi sekitar 809.000 TPS.
Adapun, jumlah formulir di masing-masing TPS juga mengalami peningkatan menjadi 5-7 formulir, karena pemilu kali ini memilih eksekutif juga legislatif.