Klarifikasi Ma'ruf Amin soal Videonya yang Menyebut Ahok Sumber Konflik

Kompas.com - 04/04/2019, 13:13 WIB
Cawapres nomor urut 01 K.H. Maruf Amin tiba untuk mengikuti Debat Capres Putaran Ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019). Debat Capres Putaran Ketiga yang menampilkan kedua Cawapres tersebut bertemakan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Sosial dan Kebudayaan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoCawapres nomor urut 01 K.H. Maruf Amin tiba untuk mengikuti Debat Capres Putaran Ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019). Debat Capres Putaran Ketiga yang menampilkan kedua Cawapres tersebut bertemakan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Sosial dan Kebudayaan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.
|
Editor Krisiandi

GARUT, KOMPAS.com — Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyatakan, videonya yang beredar di media sosial menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sumber konflik dipotong.

Karena dipotong, Ma'ruf merasa makna sesungguhnya dari ucapan tersebut tidak utuh dan menjadi bias.

Diketahui, sebelumnya beredar video di media sosial di mana Ma'ruf menyebut Ahok sebagai sumber konflik sehingga harus dikalahkan.

"Ya saya kira videonya enggak utuh. Kalau utuh kan tahu orang (makna sesungguhnya)," ujar Ma'ruf di sela-sela rangkaian acara kampanye terbuka di Garut, Jawa Barat, Kamis (4/4/2019).

Baca juga: TKN Sebut Maruf Amin Memperkuat Elektabilitas di Kalangan Pemilih Muslim

Ma'ruf menyatakan, ada konteks yang dihilangkan dalam video tersebut. Ia menceritakan pernyataannya dalam video tersebut dilatarbelakangi oleh kunjungan para pemuka agama yang mengajaknya untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2019 sebagai saingan capres petahana Joko Widodo.

Ajakan tersebut, lanjut Ma'ruf, berangkat dari kesuksesan Anies mengalahkan Ahok di Pilkada Jakarta 2017.

Ma'ruf lantas menolak ajakan tersebut. Ia menilai Jokowi tidak seperti Ahok sehingga ia lebih memilih mendukung Jokowi.

"Saya tak setuju, saya bilang, kalau Ahok itu, saya waktu itu menggunakan istilah itu apa namanya, sumber konflik. Terjadi konflik itu karena Ahok. Oleh karena itu, tentu Ahok ya kita harus cegah. Kalau dia terus (jadi Gubernur), menjadi konflik, akan (terus) bangsa ini berkonflik," lanjut Ma'ruf.

Ma'ruf lantas mengatakan, para pemuka agama yang mengajaknya mendukung Anies kini beralih mendukung capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Baca juga: TKN Sebut Maruf Amin Memperkuat Elektabilitas di Kalangan Pemilih Muslim

Ia menambahkan, Jokowi tak bisa dikalahkan dengan cara seperti meredam suara pemilih Ahok di Pilkada DKI. Sebab, Ma'ruf mengatakan Jokowi bukan sumber konflik.

"Jadi waktu itu saya bilang, saya enggak setuju (dukung Anies). Pak Jokowi berbeda dengan Ahok. Ahok itu sumber konflik. Kalau Pak Jokowi kan bukan," ujar Ma'ruf.

"Tapi Pak Jokowi tidak. Makanya saya cenderung mendukung Pak Jokowi ketimbang Anies. Biar nanti Anies 2024 ke atas bolehlah. Sekarang Pak Jokowi. Konteksnya itu," lanjut dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X