Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Sampai Tetangga Kita Berbelok Tak Pilih 01 karena Hoaks

Kompas.com - 04/04/2019, 12:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

BANYUMAS, KOMPAS.com --Calon presiden petahana Joko Widodo meminta para pendukungnya untuk memperteguh pilihan politik orang-orang di sekitarnya.

Sebab, Jokowi melihat ada yang awalnya mendukung dirinya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, kemudian karena termakan hoaks dan fitnah, akhirnya pilihannya pun berpindah pilihan politik.

"Kita tinggal 2 minggu lagi menuju 17 April 2019. Jangan sampai tetangga kita ada yang berbelok. Tidak nyoblos 01, tapi nyoblos yang lain karena isu-isu, hoaks dan fitnah," ujar Jokowì saat hadir di kampanye terbuka di GOR Satria, Banyumas, Kamis (4/4/2019).

Baca juga: Jokowi Targetkan Raih 80 Persen Suara di Banyumas

Menurut mantan gubernur DKI Jakarta ini, memperteguh pilihan politik terhadap Jokowi-Ma'ruf, dapat dilakukan dengan cara mengklarifikasi kabar bohong dan fitnah yang beredar.

Misalnya hoaks yang menyebut, apabila Jokowi-Ma'ruf menang Pilpres 2019, maka pelajaran agama akan dihapuskan. Selain itu, azan akan dilarang dan LGBT serta pernikahan sejenis akan dilegalkan.

Baca juga: Jokowi: Banyumas, Kepriwe Kabare...?

"Itu bohong semua. Bagaimana azan mau dilarang, calon wakil presiden saya Profesor Doktor Kiai Haji Ma'ruf Amin itu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kok. Semuanya harus bisa menjelaskan bahwa itu bohong," ujar capres nomor urut 01 ini.

"Jangan sampai pikiran kita semuanya dirusak oleh kabar bohong, hoaks dan fitnah sehingga membuat kita ragu," lanjut dia.

Kompas TV Polemik terkait adanya pembicaraan mengenai jatah kursi menteri dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terus bergulir. Kader Partai Gerindra, Adhyaksa Dault, membantah adanya pembicaraan tersebut. Adhyaksa memastikan tidak pernah ada pembicaraan jatah kursi menteri, karena ia yakin jika Prabowo-Sandiaga terpilih, kursi-kursi menteri akan diserahkan ke ranah profesional, bukan dari partai politik. Sementara, TKN Jokowi-Maruf menilai adanya pembicaraan bagi-bagi kursi menteri di BPN merupakan upaya koalisi Prabowo-Sandi untuk meraih suara. Wakil Ketua TKN, Hasto Kristiyanto, menganggap masih terlalu dini untuk BPN membicarakan jatah kursi menteri. Sebelumnya Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Prabowo pernah membicarakan porsi menteri untuk partai koalisi. #JatahKursiMenteri #PrabowoSandiaga #PrabowoSubianto

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com