KPK Diminta Kerja Sama dengan Bawaslu soal Cap Jempol pada Amplop "Serangan Fajar" Bowo Sidik

Kompas.com - 04/04/2019, 11:58 WIB
Anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso (tengah) dibawa ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bowo Sidik Pangarso dengan barang bukti uang senilai Rp 8 miliar yang dibagi dalam 84 kardus atau 400 ribu amplop dengan pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu, diduga untuk suap pelaksanaan kerja sama Pengangkutan Bidang Pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). ANTARA FOTO/RENO ESNIRAnggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso (tengah) dibawa ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bowo Sidik Pangarso dengan barang bukti uang senilai Rp 8 miliar yang dibagi dalam 84 kardus atau 400 ribu amplop dengan pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu, diduga untuk suap pelaksanaan kerja sama Pengangkutan Bidang Pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, adanya cap jempol pada amplop "serangan fajar" dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat anggota DPR Bowo Sidik Pangarso harus diinvestigasi. 

Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu.

"Seharusnya KPK bekerja sama dengan Bawaslu sekarang itu karena dugaan itu sangat membuat orang bertanya-tanya," ujar Fahri, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2019).

Baca juga: KPK Temukan Rp 246 Juta dari 3 Kardus Amplop Serangan Fajar Bowo Sidik

 

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senin (4/3/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senin (4/3/2019).
Menurut dia, dengan adanya cap jempol tersebut, kasus serangan fajar ini membuat publik mengaitkannya dengan Pemilu 2019.

Fahri mengkritik KPK yang meminta publik tidak mengaitkan kasus ini dengan urusan politik.

"Kan KPK yang mengumumkan rencana serangan fajar. Rencana serangan fajar itu ya politik, bukan amal jariyah, ini politik," kata Fahri.

Baca juga: KPK Temukan Cap Jempol pada Amplop Serangan Fajar Bowo Sidik Pangarso

Cap jempol

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pihaknya menemukan cap jempol saat mulai membongkar 400.000 amplop uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

Hingga Selasa (2/4/2019), KPK baru membongkar tiga kardus dari 82 kardus dan 2 kotak wadah plastik yang berisi 400.000 amplop uang dengan pecahan Rp 20.000 dan Rp 50.000.

"Memang ada stempel atau cap tertentu di amplop tersebut. Yang ada adalah cap jempol di amplop tersebut. Sejauh ini begitu (temuannya)," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (2/4/2019) malam.

Baca juga: KPK Minta Kasus Bowo Sidik Pangarso Tak Dikaitkan dengan Politik

Menurut Febri, sejauh ini amplop uang tersebut diduga akan dibagikan oleh Bowo Sidik kepada warga.

Pembagian itu demi kepentingan pencalonan Bowo sebagai calon anggota DPR di Pemilu 2019.

"Dari bukti-bukti, dari fakta-fakta hukumnya yang ditemukan sejauh ini yang bisa dikonfirmasi dan kami temukan fakta hukumnya amplop tersebut diduga akan digunakan pada serangan fajar pada proses pemilu legislatif pada pencalegan BSP (Bowo Sidik)," kata dia.

Febri menegaskan, pihaknya tak ingin berspekulasi dengan temuan cap tersebut.

Ia juga meminta kepada publik agar memisahkan proses hukum terhadap Bowo dengan kepentingan politik Pemilu 2019. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X