Situasi Paling Akhir Jelang Coblosan

Kompas.com - 02/04/2019, 22:46 WIB
Foto dirilis Kamis (21/3/2019), memperlihatkan pekerja melakukan pelipatan kertas suara pilpres di Gudang KPU, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak kurang lebih 650 orang warga berpartisipasi menjadi pekerja lepas di gudang KPU Kabupaten Bogor, berjibaku menyiapkan surat suara untuk kebutuhan Pemilu 2019 mendatang dengan honor Rp 75 per lembar. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYAFoto dirilis Kamis (21/3/2019), memperlihatkan pekerja melakukan pelipatan kertas suara pilpres di Gudang KPU, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak kurang lebih 650 orang warga berpartisipasi menjadi pekerja lepas di gudang KPU Kabupaten Bogor, berjibaku menyiapkan surat suara untuk kebutuhan Pemilu 2019 mendatang dengan honor Rp 75 per lembar.


JUDUL ini saya sarikan dari wawancara saya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, seorang Jenderal TNI berbintang 4 yang menjabat di masa 4 Presiden: Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Jokowi.

Ia melewati masa-masa kritis negeri ini, mulai dari peralihan orde baru, awal pembentukan reformasi, hingga saat ini era post-truth.

Pertanyaan pertama yang saya ajukan padanya adalah, meski sempat melewati masa-masa sulit, apakah Pemilu kali ini adalah Pemilu yang paling berat?

Wiranto menjawab, iya.

Ini kali pertama dalam sejarah Indonesia pemilihan legislatif dan presiden dilakukan serentak. Pemilih memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan DPD, dalam satu waktu, satu bilik, dan satu orang.

Ini bukan hal mudah bagi pemilih dan hal yang baru pula bagi pelaksananya. 

Pelaku hoaks = teroris?

Selain baru pertama kali dilakukan, kegaduhan di dunia maya yang riuh-rendah juga menjadi tantangan bagi pelaksanaan Pemilu kali ini.

Terkait hal ini, saya bertanya soal pernyataannya yang mewacanakan hendak menjerat pelaku dan penyebar hoaks dengan Undang-undang Terorisme. 

"Terorisme itu ada yang fisik ada yang non fisik. Tapi kan teror. Karena menimbulkan ketakutan. Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk tidak ke TPS, itu sudah terorisme," ujar Wiranto seperti dikutip Kompas.com.  Baca: Wiranto: Kalau Masyarakat Diancam dengan Hoaks untuk Tak ke TPS, Itu Terorisme

Saya bertanya, apa yang mendasari pernyataannya ini? Apakah kondisinya sudah sedemikian mengkhawatirkan sehingga ia menyamakan pelaku hoaks sebagai teroris dan dikategorikan setara dengan kejahatan luar biasa, terorisme, narkoba, dan korupsi?

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X