Bawaslu Tak Temukan Bukti Tudingan Rizieq soal Imbauan Menlu Menangkan Capres Tertentu

Kompas.com - 02/04/2019, 20:11 WIB
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (15/2/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) telah melakukan penelusuran terhadap pernyataan Rizieq Shihab yang menuding Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta perwakilan di luar negeri, khususnya di Arab Saudi, memenangkan salah satu calon presiden.

Berdasar hasil penelusuran Bawaslu, tak ditemukan alat bukti yang menunjukan adanya aktivitas tersebut.

"Bahwa yang disampaikan Rizieq kita tidak dapatkan bukti, dan video, dan lain-lain," kata Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin saat ditemui di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).

Baca juga: BPN Prabowo-Sandi: Video Rizieq Shihab soal Imbauan Menlu, Itu Pengawas yang Ngurusin...


Afif mengatakan, pihaknya telah meminta keterangan dari pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Hasilnya, Kemlu membantah pernyataan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu.

Menteri Luar Negeri memang melakukan kunjungan ke Jeddah, Saudi Arabia. Tetapi, kunjungannya tidak dalam rangka menyampaikan hal-hal yang ditudingkan Rizieq.

Menurut Afif, jika pernyataan Rizieq dapat dibuktikan, maka pihaknya mungkin menindaklanjutinya.

Baca juga: Kemlu Tak Akan Laporkan Rizieq soal Pernyataan yang Dianggap Fitnah

"Jika ada bukti dan lain-lain kami tentu dalam posisi yang akan menindaklanjuti. Tetapi kami belum mendapatkan bukti dari sebagaimana yang disampaikan Habib (Rizieq)," ujar Afif.

Sebelumnya, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah membantah tudingan Rizieq. Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Lalu Muhammad Iqbal, Rizieq mendapat informasi yang salah sehingga menyampaikan fitnah.

Menlu Retno Marsudi melakukan kunjungan ke Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah, bukan Kedutaan Besar RI (KBRI) Riyadh. Kunjungan itu pun dalam rangka perlindungan WNI.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berusia 61 Tahun, Ini capaian Batan untuk Indonesia

Berusia 61 Tahun, Ini capaian Batan untuk Indonesia

Nasional
KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

Nasional
BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir 'Pilot Project' Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir "Pilot Project" Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

Nasional
Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Nasional
BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Nasional
Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Nasional
PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

Nasional
Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nasional
KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

Nasional
Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X