Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Tambah Jumlah Undangan Debat Kelima untuk Pendukung Kedua Paslon

Kompas.com - 02/04/2019, 19:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menambah alokasi tamu undangan debat kelima pilpres untuk massa pendukung kedua paslon.

Jumlah total tamu undangan yaitu 500 orang. Jumlah ini dialokasikan untuk tamu KPU, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

"Terkait dengan tamu undangan, diputuskan dalam rapat, keseluruhan tamu undangan berjumlah 500 orang. Undangan akan terbagi untuk TKN 150, BPN 150, dan undangan KPU 200. Jadi total 500," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan usai rapat persiapan debat kelima pilpres di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).

Baca juga: Tamu Undangan Debat Boleh Bertanya Langsung di Debat Keempat Pilpres

Pada debat keempat, total tamu undangan juga 500 orang. Tetapi, jumlah ini terdiri dari 300 undangan KPU, dan tamu undangan tim kampanye masing-masing 100 orang.

Sehingga, ada penambahan 50 orang untuk setiap tim kampanye dalam debat kelima ini.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

Wahyu mengatakan, tamu undangan debat ditambah lantaran saat ini sudah ada Komite Damai yang bekerja untuk mengantisipasi dan melakukan penertiban jika terjadi keributan penonton.

"Pada debat ketiga dan debat keempat, kita melihat ada perubahan signifikan. Jadi alokasi undangan kepada TKN dan BPN secara umum itu ketertibannya efektif meskipun kita punya catatan-catatan," ujar Wahyu.

Baca juga: 2 Hal yang Dapat Dicatat Pendukung Jokowi dan Prabowo Saat Debat Keempat

"Jadi secara umum ada peningkatan ketertiban sehingga itu jadi salah satu alasan untuk KPU untuk menambah alokasi," sambungnya.

Selain itu, Komite Damai juga telah merekomendasikan kepada TKN dan BPN untuk tak lagi mengundang nama-nama penonton yang membuat keributan di debat keempat.

Bersamaan dengan itu, Komite Damai akan bertindak lebih tegas lagi. Pada setiap break debat mereka akan kembali mengingatkan penonton supaya tak ribut.

Baca juga: KPU Tak Gelar Nobar, Polisi Imbau Pendukung Nonton Debat dari Rumah

Diharapkan, dengan langkah-langkah itu, debat kelima bakal berlangsung tertib meskipun ada penambahan jumlah penonton.

Debat kelima pilpres akan digelar Sabtu, 13 April 2019. Debat akan mempertemukan paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tema yang diangkat dalam debat kelima adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Media penyelenggara debat yaitu TVOne, ANTV, Beritasatu TV, dan NET TV.

Kompas TV Apa poin penting yang harus disampaikan oleh para paslon terkait tema ekonomi dan kesejahteraan sosal di debat kelima nanti? KompasTV akan membahasnya bersama ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri kemudian ada peneliti Indef Bima Yudhistira Adhinegara serta analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno. #DebatCapres #JokoWidodo #PrabowoSubianto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com