BPN Prabowo-Sandi: Video Rizieq Shihab soal Imbauan Menlu, Itu Pengawas yang Ngurusin...

Kompas.com - 02/04/2019, 17:56 WIB
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Ahmad Muzani KOMPAS.com/Haryanti PuspasariWakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Ahmad Muzani

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Muzani, mengatakan, video pernyataan Rizieq Shihab mengenai upaya Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta perwakilan di Arab Saudi memenangkan salah satu capres memang benar adanya.

Ia mengaku juga mendapat laporan bahwa perwakilan Indonesia yakni Konsulat Jenderal RI Jeddah, Arab Saudi mengarah pada upaya pemenangan salah satu capres.

"KJRI apa begitu? Saya dapat laporan juga bukan hanya habib Rizieq yang dapat laporan," kata Muzani saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Baca juga: Kemlu: Video Rizieq Shihab soal Imbauan Menlu RI di Saudi Fitnah


Walaupun mendapat laporan, Muzani enggan melaporkan hal itu kepada penyelenggara Pemilu. Ia mengatakan, pengawas Pemilu sudah ada di luar negeri, sehingga tak perlu menjadi tugas BPN.

"Itu pengawas lah yang ngurusin itu, kan ada pengawas Pemilu di sono, nambah-nambah kerjaan aja kita," ujarnya.

Ia pun menyebutkan, potensi kecurangan pemilu di luar negeri akan ada mengingat hari pencoblosan yang berbeda dengan di dalam negeri.

Baca juga: Kemlu Tak Akan Laporkan Rizieq soal Pernyataan yang Dianggap Fitnah

Kendati demikian, Muzani menyerahkan sepenuhnya pengawasan kepada penyelenggara Pemilu jika terjadi kecurangan. 

"Masalahnya begini, pencoblosan di luar negeri, kaya di Saudi itu hari Minggu, hari Jumat karena hari libur. Pemilu di sini hari Rabu. Di Hongkong, di Taiwan, di Malaysia hari minggu. Kertas suara dimasukin kotak suara. Kotak suara baru mau dibuka hari Rabu. Berapa hari tuh (jedanya)," tuturnya.

Lebih lanjut, Muzani mengatakan, kotak suara tak langsung dibawa ke daerah-daerah yang jauh, tetapi dibawa ke konsulat jenderal. Menurutnya, hal itu berbeda dengan kotak suara di dalam negeri.

Baca juga: Timses Jokowi: Kubu Prabowo-Sandi Bangun Framing Pemilu Curang

"Ada yang dibawa ke KBRI jaraknya ratusan meter. Semua di konsulat jenderal atau di KBRI disimpan di situ. Kotak suara, bukanya sekian hari kemudian. Kalau disini kan langsung," pungkasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, video Rizieq Shihab yang menyatakan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta perwakilan di luar negeri, khususnya di Arab Saudi, memenangkan salah satu calon presiden adalah fitnah.

"Video itu tidak benar bahwa Menteri Luar Negeri mengimbau perwakilan di luar negeri untuk memenangkan salah satu capres. Justru, Ibu Menlu selalu menekankan kepada semua perwakilan di luar negeri untuk bersikap netral," kata Arrmanatha kepada wartawan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Antara, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Menurut KPU, Ada Narasi yang Dibangun Seolah Pihaknya Curang

Arrrmanatha mengatakan Menlu RI berkunjung ke Arab Saudi untuk meresmikan kantor satu atap pelayanan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Konsulat Jenderal RI Jeddah, Arab Saudi.

"Kami tegaskan pula bahwa Menlu hanya berkunjung ke Jeddah, ke konsulat jenderal kita yang ada di sana, tidak ke KBRI di Riyadh," kata dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X