Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Pembagian Jatah Menteri, Strategi Politik Apa yang Sedang Diterapkan Kubu Prabowo?

Kompas.com - 02/04/2019, 15:54 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Indonesian Public Institute Jerry Massie menilai bahwa kubu calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tengah menerapkan strategi politik untuk mengintimidasi kubu calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Jerry menilai kubu Prabowo berupaya mengintimidasi kubu Jokowi dengan menyebut soal pembagian jatah menteri ke publik.

"Ini memang bagian strategi politik Sun Tzu. Seni perang Sun Tzu yang sedang dimainkan untuk mengintimidasi lawan," ujar Jerry saat dihubungi, Selasa (2/4/2019).

"Salah satu teorinya 'perdaya langit untuk melewati Samudra'. Nah dengan snake politics atau politik ular maka bisa lawan dikelabui," tutur dia.

Menurut Jerry, kubu Prabowo berusaha untuk membuat konsentrasi lawan menjadi buyar.

Kubu Prabowo berusaha menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi.

Baca juga: Fakta Kampanye Prabowo di Purwokerto, Elite Politik Gagal Urus Rakyat hingga Kriteria Calon Menteri

Hal ini, kata Jerry, bertujuan untuk meredam hasil survei dari 9 lembaga yang belum lama dirilis. Kesembilan lembaga survei itu menyebut bahwa elektabilitas Jokowi saat ini masih berada di atas Prabowo.

"Jadi mereka membuat konsentrasi lawan buyar. Dan mereka punya confidence yang tinggi. Ini untuk meredam di mana 9 hasil survei semuanya memenangkan Jokowi," kata Jerry.

"Ini taktik sederhana, sebagai taktik menyerang hal berharga musuh untuk menjatuhkan mental dan psikologi Jokowi bahkan TKN," ucapnya.

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo sebelumnya membenarkan sudah ada pembicaraan mengenai kursi menteri jika pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangi Pemilihan Presiden 2019.

Hashim awalnya enggan merinci kesepakatan Prabowo-Sandiaga dengan parpol pendukungnya mengenai pembagian kursi menteri.

Baca juga: Hashim: Kalau Prabowo Menang, 7 Menteri untuk PAN, PKS 6, Demokrat Masih Dipertimbangkan

Setelah wartawan kembali menanyakan hal yang sama, Hashim memberikan jawabannya.

"Ya, kami sudah sepakat. Kalau Prabowo-Sandi menang, sudah ada tujuh menteri untuk PAN, enam kursi untuk PKS," ujar dia.

Sementara partai politik pengusung lain, misalnya Partai Demokrat dan Partai Berkarya, menurut Hashim, masih dalam pertimbangan.

Adapun Prabowo saat kampanye di beberapa daerah juga sudah bicara soal menteri. Ia bahkan memperkenalkan para tokoh pendukung yang dianggapnya pantas menjadi menteri.

Setidaknya ada tujuh tokoh yang disebut Prabowo.

Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, dan Presiden KSPI Said Iqbal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com