Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Cek Fakta Internasional, Bagaimana Awalnya?

Kompas.com - 02/04/2019, 14:48 WIB
Aswab Nanda Prattama,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Berita bohong atau hoaks mudah mengalir ke masyarakat seiring berkembang pesatnya informasi. Kecepatan internet tak dibarengi dengan kesadaran diri seseorang dalam menyaring informasi.

Karena itu, media perlu untuk membentengi diri dari kuatnya arus informasi yang berkembang pesat. Salah satunya adalah dengan menerapkan fact checking atau cek fakta.

Cek fakta diharapkan bisa diterapkan untuk menyaring berita-berita hoaks yang berkembang di masyarakat.

Beberapa media juga sudah terdaftar secara resmi dalam lembaga pengecekan fakta tingkat internasional atau International Fact Checking Network (IFCN), termasuk Kompas.com.

Lantas, bagaimana awal mulanya ?

Dilansir dari politifact.com, penetapan itu berawal pada 2016 di Buenos Aires, Argentina. Beberapa media dan lembaga cek fakta membuat kesepakatan untuk menetapkan Hari Pengecekan Fakta Internasional dalam upaya memberantas hoaks dan disinformasi.

Akhirnya, disepakati bahwa 2 April diperingati sebagai Hari Cek Fakta Internasional.

Sebenarnya, fack-checking sudah dilakukan sejak dulu oleh sejumlah media kredibel di dunia. Di Amerika Serikat misalnya, organisasi independen memulainya sejak awal 2000-an.

Pemeriksa fakta seperti PolitiFact, FactCheck.org, dan tim pemeriksa fakta Washington Post melakukan pengecekan atas klaim berita yang berembus.

Namun, dalam praktiknya, ribuan cek fakta yang dilakukan dinilai kurang maksimal. Selain itu, keakuratannya juga masih ada yang dipertanyakan.

International Fack Checking Day pun diharapkan mampu meningkatkan kualitas bagi pers dan lembaga pengecekan fakta dalam melakukan tugasnya.

Berkembang

Setelah penetapan hari cek fakta, berita hoaks masih saja sering berseliweran. Untuk meningkatkan kesadaran tentang pengecekan fakta di seluruh dunia,

IFCN-Poynter kemudian mengkoordinasikan peringatan Hari Cek Fakta Internasional dengan meluncurkan Factcheckingday.com.

IFCN adalah bagian dari Poynter Institute yang didedikasikan untuk mempersatukan pemeriksa fakta di seluruh dunia.

Lembaga itu membangun koalisi yang lebih luas, terdiri dari para jurnalis, mahasiswa, dan konsumen media untuk mempersenjatai diri dengan alat dan metode yang diperlukan dalam menguraikan mana saja yang fakta dan hoaks.

Pada 2017, The Washington Post, CNN, Repubblica, Sky, dan organisasi berita lainnya di seluruh dunia meliput Hari Pengecekan Fakta Internasional pertama.

Ribuan orang menggunakan tagar #FactCheckIt pada 2 April 2017. Para guru di lebih dari 50 negara mengunduh rencana pelajaran cek fakta, yang tersedia untuk lebih dari 100.000 siswa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com