KPU Sosialisasikan Pemilu ke 170 Duta Besar dan Pimpinan Organisasi Internasional

Kompas.com - 02/04/2019, 11:52 WIB
Sosialisasi Pemilu 2019 oleh KPU bersama 170 Duta Besar dan Pimpinan Organisasi Internasional di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSosialisasi Pemilu 2019 oleh KPU bersama 170 Duta Besar dan Pimpinan Organisasi Internasional di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar sosialisasi Pemilu 2019 bersama 170 duta besar dan pimpinan organisasi internasional.

Sosialisasi ini digelar menyambut pelaksanaan Pemilu 2019, khususnya di luar negeri.

KPU akan bekerja sama dengan negara-negara sahabat untuk melayani hak pilih warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

"Saya menjelaskan ini karena kami juga akan melakukan pemungutan suara pada warga negara kami di negara Anda masing-masing," kata Ketua KPU Arief Budiman di hadapan para duta besar dan pimpinan organisasi internasional, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).

Baca juga: Kapal Pembawa Logistik Pemilu 2019 Kandas di Bintan, Dijaga Ketat Polisi

Arief menjelaskan, Pemilu 2019 digelar secara serentak untuk memilih presiden-wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Porvinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Data Pemilih Tetap (DPT), ada 2.058.191 warga negara Indonesia yang menjadi pemilih di luar negeri.

Jumlah ini terdiri dari 1.155.464 pemilih perempuan dan 902.727 laki-laki.

Jika di Indonesia hari pemungutan suara jatuh pada 17 April 2019, di luar negeri, warga negara Indonesia difasilitasi untuk menyumbangkan hak pilihnya dalam rentang waktu 8-14 April 2019.

KPU menyiapkan tiga metode pemungutan suara untuk pemilu luar negeri.

Baca juga: Ini 4 Putusan MK untuk Hari Pencoblosan Pemilu 2019

Metode pertama, pemilih bisa langsung datang ke tempat pemungutan suara. Cara ini sama seperti pemungutan suara di dalam negeri.

Prosedur lainnya, petugas KPPS luar negeri mendatangi pemilih dengan membawa kotak suara keliling. Metode ini disebut sebagai drop box.

Metode kotak suara keliling dilalukan di titik-titik tertentu yang berada di sebuah lingkup yang tak terlalu jauh dari keberadaan WNI.

Cara terakhir, yaitu melalui pos. Melalui sistem ini, KPU akan mengirimkan surat suara kepada pemilih. Setelah mencoblos, pemilih akan mengirimkan kembali surat suara itu ke KPU melalui pos.

Baca juga: KPK Ingatkan Pemilih Tolak Bujukan Serangan Fajar di Pemilu 2019

Pada metode pengiriman pos, saat ini KPU telah mengirimkan surat suara untuk pemilih yang berdomisili di luar negeri. Proses pengiriman dilakukan secara berkala, terhitung sejak 8 Maret 2019.

Pemilih yang sudah mencoblos harus mengirimkan kembali surat suara ke KPPS luar negeri selambat-lambatnya 17 April 2019.

Pemilih di luar negeri akan mendapat dua surat suara, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden serta surat suara pemilihan anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II.

Dapil ini meliputi wilayah pemilihan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri.

"Indonesia punya pemilu terbesar di dunia. Dengan jumlah pemilih yang sangat banyak dan pemilunya berbeda-beda. Indonesia harus melayani seluruh pemilih dalam satu hari saja," ujar Arief.

DOK FOUNDING FATHERS HOUSE/DIAN PERMATA Data Biaya Pemilu 2009-2019 - (DOK FOUNDING FATHERS HOUSE/DIAN PERMATA)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X