Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tegaskan TNI-Polri Harus Netral dalam Pemilu

Kompas.com - 02/04/2019, 08:47 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

SORONG, KOMPAS.com - Calon Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa aparat TNI-Polri harus dapat menjaga netralitas dalam momen kampanye maupun Pemilihan Umum Presiden 2019.

"Politik TNI dan Polri itu politik negara jadi harus bisa menjaga netralitas, sudah jelas sekali. Saya pikir tidak perlu diulang-ulang," kata Jokowi seusai menghadiri kampanye di Gedung Aimas Convention Centre, Sorong, Papua Barat, Senin (1/4/2019) malam, seperti dikutip Antara.

Jokowi menyampaikan hal tersebut menyusul pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi Ajun Komisaris Sulman Azis yang mengatakan dirinya mendapat arahan oleh Kapolres Kabupaten Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna untuk menggalang dukungan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Belakangan, Sulman mencabut pernyataannya tersebut.

"Bukan sekali dua kali saya sampaikan di rapim (rapat pimpinan) TNI/Polri, di rapat-rapat TNI, rapat-rapat polisi, saya sampaikan," tambah Jokowi.

Sulman awalnya menuding Budi telah memerintahkan 22 kapolsek di Garut menggiring masyarakat untuk memilih Jokowi pada pemilu presiden.

Baca juga: Alasan Mantan Kapolsek Cabut Pernyataan soal Perintah Kapolres Garut Dukung Jokowi

Perintah itu, menurut Sulman, diiringi ancaman kapolsek akan dimutasi bila Jokowi kalah di wilayahnya.

Belakangan, Sulman mencabut pernyataanya tersebut. Sulman mengaku pernyataannya sebelumnya dilatarbelakangi emosi serta permasalahan pribadi dengan Budi.

"Kemarin saya telah melaksanakan preskon di Lokataru, disiapkan Haris Azhar. Dalam kegiatan tersebut saya sudah melakukan kesalahan. Saya menyatakan bahwa Polri tidak netral dalam Pilpres 2019 ini," kata Sulman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (1/4/2019).

Sulman menjelaskan sedang emosi saat menyampaikan mengenai netralitas Polri yang bermasalah lantaran dia tidak terima dipindahtugaskan ke Mapolda Jabar sebagai Kanit 1 Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar.

Baca juga: Kapolres Garut Bantah Tudingan Perintahkan Kapolsek Menangkan Jokowi

Menurut dia, kebijakan mutasi tersebut dilandasi karena dia kedapatan berfoto bersama salah satu tokoh yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandiaga Uno.

"Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya pada saat itu emosi. Saya telah dipindahtugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai Kapolsek, dikarenakan saya telah bertoto dengan seorang tokoh agama yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandi di Kecamatan Pasirwangi," katanya.

Dia pun mengubah pernyataannya soal pengumpulan Kapolsek di Wilayah Hukum Polres Garut.

Sulman menegaskan, itu bukan untuk kepentingan mobilisasi mengarahkan dukungan.

Namun, agenda perkumpulan tersebut untuk melakukan pemetaan atau pendataan kekuatan untuk antisipasi keamanan.


Sulman mengaku pernyataannya sebelumnya dilatarbelakangi emosi serta permasalahan pribadi dengan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna. "Kemarin saya telah melaksanakan preskon di Lokataru, disiapkan Haris Azhar. Dalam kegiatan tersebut saya sudah melakukan kesalahan. Saya menyatakan bahwa Polri tidak netral dalam Pilpres 2019 ini," kata Sulman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (1/4/2019). Baca juga: Kapolres Garut Bantah Tudingan Perintahkan Kapolsek Menangkan Jokowi Sulman menjelaskan sedang emosi saat menyampaikan mengenai netralitas Polri yang bermasalah lantaran dia tidak terima dipindahtugaskan ke Mapolda Jabar sebagai Kanit 1 Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar. Menurut dia, kebijakan mutasi tersebut dilandasi karena dia kedapatan berfoto bersama salah satu tokoh yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandiaga Uno. "Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya pada saat itu emosi. Saya telah dipindahtugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai Kapolsek, dikarenakan saya telah bertoto dengan seorang tokoh agama yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandi di Kecamatan Pasirwangi," katanya. Dia pun mengubah pernyataannya soal pengumpulan Kapolsek di Wilayah Hukum Polres Garut. Sulman menegaskan, itu bukan untuk kepentingan mobilisasi mengarahkan dukungan. Namun, agenda perkumpulan tersebut untuk melakukan pemetaan atau pendataan kekuatan untuk antisipasi keamanan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Alasan Mantan Kapolsek Cabut Pernyataan soal Perintah Kapolres Garut Dukung Jokowi", https://regional.kompas.com/read/2019/04/02/07441571/alasan-mantan-kapolsek-cabut-pernyataan-soal-perintah-kapolres-garut-dukung.

Editor : Caroline Damanik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com