Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tegaskan TNI-Polri Harus Netral dalam Pemilu

Kompas.com - 02/04/2019, 08:47 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

SORONG, KOMPAS.com - Calon Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa aparat TNI-Polri harus dapat menjaga netralitas dalam momen kampanye maupun Pemilihan Umum Presiden 2019.

"Politik TNI dan Polri itu politik negara jadi harus bisa menjaga netralitas, sudah jelas sekali. Saya pikir tidak perlu diulang-ulang," kata Jokowi seusai menghadiri kampanye di Gedung Aimas Convention Centre, Sorong, Papua Barat, Senin (1/4/2019) malam, seperti dikutip Antara.

Jokowi menyampaikan hal tersebut menyusul pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi Ajun Komisaris Sulman Azis yang mengatakan dirinya mendapat arahan oleh Kapolres Kabupaten Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna untuk menggalang dukungan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Belakangan, Sulman mencabut pernyataannya tersebut.

"Bukan sekali dua kali saya sampaikan di rapim (rapat pimpinan) TNI/Polri, di rapat-rapat TNI, rapat-rapat polisi, saya sampaikan," tambah Jokowi.

Sulman awalnya menuding Budi telah memerintahkan 22 kapolsek di Garut menggiring masyarakat untuk memilih Jokowi pada pemilu presiden.

Baca juga: Alasan Mantan Kapolsek Cabut Pernyataan soal Perintah Kapolres Garut Dukung Jokowi

Perintah itu, menurut Sulman, diiringi ancaman kapolsek akan dimutasi bila Jokowi kalah di wilayahnya.

Belakangan, Sulman mencabut pernyataanya tersebut. Sulman mengaku pernyataannya sebelumnya dilatarbelakangi emosi serta permasalahan pribadi dengan Budi.

"Kemarin saya telah melaksanakan preskon di Lokataru, disiapkan Haris Azhar. Dalam kegiatan tersebut saya sudah melakukan kesalahan. Saya menyatakan bahwa Polri tidak netral dalam Pilpres 2019 ini," kata Sulman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (1/4/2019).

Sulman menjelaskan sedang emosi saat menyampaikan mengenai netralitas Polri yang bermasalah lantaran dia tidak terima dipindahtugaskan ke Mapolda Jabar sebagai Kanit 1 Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar.

Baca juga: Kapolres Garut Bantah Tudingan Perintahkan Kapolsek Menangkan Jokowi

Menurut dia, kebijakan mutasi tersebut dilandasi karena dia kedapatan berfoto bersama salah satu tokoh yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandiaga Uno.

"Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya pada saat itu emosi. Saya telah dipindahtugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai Kapolsek, dikarenakan saya telah bertoto dengan seorang tokoh agama yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandi di Kecamatan Pasirwangi," katanya.

Dia pun mengubah pernyataannya soal pengumpulan Kapolsek di Wilayah Hukum Polres Garut.

Sulman menegaskan, itu bukan untuk kepentingan mobilisasi mengarahkan dukungan.

Namun, agenda perkumpulan tersebut untuk melakukan pemetaan atau pendataan kekuatan untuk antisipasi keamanan.


Sulman mengaku pernyataannya sebelumnya dilatarbelakangi emosi serta permasalahan pribadi dengan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna. "Kemarin saya telah melaksanakan preskon di Lokataru, disiapkan Haris Azhar. Dalam kegiatan tersebut saya sudah melakukan kesalahan. Saya menyatakan bahwa Polri tidak netral dalam Pilpres 2019 ini," kata Sulman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (1/4/2019). Baca juga: Kapolres Garut Bantah Tudingan Perintahkan Kapolsek Menangkan Jokowi Sulman menjelaskan sedang emosi saat menyampaikan mengenai netralitas Polri yang bermasalah lantaran dia tidak terima dipindahtugaskan ke Mapolda Jabar sebagai Kanit 1 Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar. Menurut dia, kebijakan mutasi tersebut dilandasi karena dia kedapatan berfoto bersama salah satu tokoh yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandiaga Uno. "Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya pada saat itu emosi. Saya telah dipindahtugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai Kapolsek, dikarenakan saya telah bertoto dengan seorang tokoh agama yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandi di Kecamatan Pasirwangi," katanya. Dia pun mengubah pernyataannya soal pengumpulan Kapolsek di Wilayah Hukum Polres Garut. Sulman menegaskan, itu bukan untuk kepentingan mobilisasi mengarahkan dukungan. Namun, agenda perkumpulan tersebut untuk melakukan pemetaan atau pendataan kekuatan untuk antisipasi keamanan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Alasan Mantan Kapolsek Cabut Pernyataan soal Perintah Kapolres Garut Dukung Jokowi", https://regional.kompas.com/read/2019/04/02/07441571/alasan-mantan-kapolsek-cabut-pernyataan-soal-perintah-kapolres-garut-dukung.

Editor : Caroline Damanik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com